JAKARTA (Pos Sore) — Sesmenko Kesra, Sugihartatmo, mengungkapkan, pencapaian nilai Indeks Kesejahteraan Rakyat Indonesia (IKraR) di tingkat nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti pada 2013 nilai IKraR nasional mencapai 49,90 dibandingkan pada 2009 yang sebesar 43,21.
“Meski nilai IKraR nasional mengalami peningkatkan setiap tahun, namun kualitas kesejahteraannya masih berada pada posisi menengah bawah,” kata Sugihartatmo, saat Evaluasi Capaian Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia 2009-2013, di Kemenko Kesra, Senin (7/7).
Dikatakan, dimensi pengukuran IKraR ini mencakup Keadilan Sosial, Keadilan Ekonomi, serta Keadilan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Ketiga dimensi ini mencakup 22 indikator, antara lain kepemilikan rumah, akses pada bank, akses pada listrik, akses air bersih dan sanitasi, lama usia sekolah, akses internet, serta rasa aman.
Sugihartatmo menegaskan, meski secara keseluruhan 3 dimensi mengalami peningkatan, namun cenderung lambat dan stagnan. Ini menandakan, keberhasilan pembangunan dari sisi ekonomi belum dapat menciptakan akses yang lebih luas dan lebih mudah kepada rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.
“Memang belum ideal, tetapi setidaknya menjadi gambaran adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Disebutkan, provinsi yang mengalami capaian kesejahteraan di posisi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, provinsi yang memiliki capaian kesejahteraan di posisi terendah dalam kurun waktu 5 tahun, adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku.
“Ke depan, strategi pembangunan harus meminimalkan kesenjangan antara daerah dalam pencapaian kesejahteraan,” ujarnya.
Strategi ini penting mengingat dalam kurun waktu 5 tahun ini terdapat peningkatan pencapaian antara daerah yang memiliki nilai IKraR tertinggi dan terendah. Jika pada 2009 sebesar 22,95, pada 2013 meningkat menjadi 24,08. (tety)