JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta semua pihak harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga UMKM. Anis menegaskan, UMKM harus memiliki dayasaing tinggi. Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini.
Menurut data yang disampaikan kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta. Dan yang sudah go digital baru sejumlah 8 juta atau 14% dari jumlah ke seluruhannya. Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan,”
“Walaupun saat ini ada UMKM yang sudah maju dengan usahanya yang berkembang, namun masih banyak UMKM yang betul-betul mati. Terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa,” katanya.
Dalam acara Dialog Akhir Pekan yang diadakan RRI Pro 3, Sabtu (10/10/2020) dengan topik Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Ancama Resesi, Anis menyampaikan ketika krisis akibat pandemi ini belum ada, keuntungan mereka tidak terlalu besar, apalagi saat krisis. Untuk memperoleh modal saja, mereka merasa kesulitan. Karenanya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran.
Anis menilai yang dibutuhkan UMKM pada saat ini tidak hanya kebutuhan modal dan pengembangan usahanya, tetapi juga kebutuhan hidup seperti bantuan sosial bahan pokok untuk bertahan hidup, juga harus diberikan. Adapun kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya.
“Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemi. Di situlah UMKM sangat terdampak,” urai Anis yang menekankan negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM karena menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 99% dan menyumbang 60% PDB nasional.
PKS sendiri berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan Pemerintah. “Karena eksekusi semua kebijakan bukan di tangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” tutupnya. (tety)