JAKARTA (Pos Sore) — Seperti diketahui Indonesia negara maritim dan 60% wilayah Indonesia berupa pesisir, terdapat hampir 93 ribu warga tinggal di wilayah pesisir.
Tidak hanya itu, kita pun memiliki garis pantai ketiga terpanjang di dunia (99.093 km). Tentunya kondisi ini memiliki peluang yang sangat besar terhadap ancaman bencana.
Kondisi inilah yang menjadikan wilayah Indonesia rawan bencana seperti Banjir Pesisir/Rob, tsunami, gelombang badai (storm surge) yang saat ini mengancam masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
Menyadari kondisi ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus berupaya memberikan informasi peringatan dini dengan mengembangkan sistem peringatan dini melalui kegiatan Coastal Inundation Forcasting Demonstration Project Indonesia (CIFDP-I).
“Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2013 atas asistensi dari WMO. Implementasi CIFDP – Indonesia ini telah memasuki tahap keempat,” terang Kepala BMKG, Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng, di gedung BMKG, Jakarta, Rabu (29/3).
Dikatakan, berdasarkan evaluasi sistem dan pra-operasional, maka diharapkan pada 2018 sistem sudah mulai beroperasional dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui sistem ini dapat dijadikan sebagai Decision Support System (DSS) pada level kebijakan bidang bencana dan mitigasi.
CIFDP-I ini hasil kerjasama antara beberapa lembaga dan kementerian dari awal fase (fase 0) melalui berbagai forum, seperti seminar, workshop, dan sharing antar lembaga/kementerian.
Kerjasama ini pun di lakukan di bawah payung kesepakatan perjanjian kerjasama atau yang disebut dengan Devinitive National Agreement (DNA) yang ditandatangani pada Rabu (29/3).
“Melalui kerjasama ini diharapkan tercapainya tujuan pembangunan sistem peringatan dini banjir pesisir/Rob yang memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Perjanjian kerjasama ini melibatkan 5 Kementerian/Lembaga, yaitu Pusat Meteorologi Maritim BMKG, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Kementerian Pupera, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, dan Direktorat Kesiapsiagaan BNPB.
Sistem ini akan diimplementasikan di Jakarta dan Semarang sebagai pilot project dengan pertimbangan kedua daerah tersebut memiliki dampak yang begitu besar akibat adanya bencana rob ini.
“Melalui sistem peringatan dini kita dapat mengetahui prakiraan ketinggian banjir rob dan luasan dampak dari banjir rob sehingga PEMDA dapat memgambil keputusan untuk memetakan daerah mana yang termasuk ‘zona merah’,” tambahnya.
Sementara perwakilan dari WMO, Dr. Sarah Grimes mengutarakan CIFDP merupakan kegiatan yang diasistensi dari WMO sebagai langkah untuk kesiapsiagaan terhadap bencana dan mitigasi.
Sarah menambahkan terdapat beberapa tim ahli dari WMO ikut berperan masukan tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan Indonesia untuk membangun satu sistem yang diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah pesisir.
Kegiatan Coastal Inundation Forecasting Demonstration Project Indonesia Phase 2 Review Meeting ini dihadiri beberapa pembicara. Di antaranya, Sarah Grimes, Scientific Officer JCOMM and GOOS, World Meteorological Organization (WMO), dna Paul Davies, Chief Meteorologist UK Met Office.
Selain itu, Kevin Horsburgh, Head of Marine Physics and Ocean Climate, NERC National Oceanography Centre – UK, Dr Graeme Smart, Principal Scientist – Natural Hazards and Hydrodynamics, National Institute of Water and Atmospheric Research – New Zealand, serta Deepak Vatvani, Senior Advisor – Deltares. (tety)