20.3 C
New York
20/07/2024
Aktual Ekonomi

Tax Amnesty Jilid 2 Segera Digulirkan, Anis: Jangan Sampai Rakyat Tercederai Kembali

JAKARTA (Pos Sore) — Agenda pengampunan pajak atau Tax Amnesty (TA) jilid 2 akan segera digulirkan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pemerintah segera membahas aturan tax amnesty terbaru.

Menko Airlangga mengungkapkan aturan mengenai pengampunan pajak itu termasuk dalam materi di Revisi Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Tax Amnesty jilid kedua itu diharapkan segera disetujui oleh legistlatif sebab revisi UU KUP telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Terkait dengan hal ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, mempertanyakan tentang kebijakan tax amnesty yang pernah dikeluarkan pemerintah pada 2016. “Tax amnesty jilid 1 bagaimana kabarnya?” tanya Anis di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Anis menjelaskan, ketika kebijakan TA ini dirancang, pemerintah memiliki 3 sasaran utama. Pertama, kebijakan ini dapat menambah pendapatan perpajakan di Indonesia sehingga dapat sedikit menutup defisit anggaran. Kedua, dapat menarik dana dari luar negeri. Ketiga, dapat memperluas basis perpajakan di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan tax ratio Indonesia.

Terkait dengan sasaran pertama, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengatakan, pemerintah menargetkan tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 165 Triliun dari kebijakan ini. Bahkan, pada awalnya angka Rp 165 Triliun merupakan tambahan pendapatan perpajakan untuk tahun 2016.

Akan tetapi, target tersebut dijadikan target selama program pengampunan pajak berjalan. Angka terakhir menunjukkan jumlah uang tebusan yang masuk hanya sebesar Rp 135 Triliun atau sebesar 81% dari target yang sudah dicanangkan.

“Melesetnya target tersebut tentu berimplikasi ke APBN yang sedang berjalan. Bila angka tersebut sudah dimasukkan sebagai target pendapatan, maka ketika tidak tercapai, kekurangan sebesar Rp 30 Triliun harus ditambal, baik melalui penambahan defisit (utang) maupun mengurangi pos belanja,” kata Anis.

Mengenai sasaran kedua, Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan, pada berbagai kesempatan, pemerintah selalu menyatakan kebijakan pengampunan pajak ini penting untuk menarik dana-dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Pada awalnya Pemerintah menyatakan terdapat Rp 11.000 Triliun dana yang tersimpan di luar negeri. Angka ini diturunkan, sehingga mendekati perkiraan illicit fund Indonesia yang dihitung oleh World Bank, yaitu sebesar Rp 4000 Triliun. Data terakhir menunjukkan bahwa dana repatriasi hanya mencapai Rp 147 Triliun, atau hanya sekitar 4% dari potensi yang ada.

Rendahnya dana repatriasi disebabkan oleh sejumlah hal. Pertama, waktu yang diperlukan untuk mencairkan aset yang berbentuk fisik. Kedua, tarif repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya selisih 1-2%. Hal tersebut menjadi insentif seseorang untuk sekedar mendeklarasikan asetnya di luar negeri, tanpa perlu membawa dana tersebut kembali ke Indonesia.

Tentang sasaran ketiga yaitu basis pajak, Anis menyatakan parameter ketiga ini pada dasarnya belum dapat dibuktikan, karena kita harus melihat tax ratio Indonesia pada tahun 2017 untuk melihat seberapa besar dampaknya. Namun perlu diingat, sejumlah penelitian empiris menunjukkan kebijakan TA tidak akan berpengaruh besar terhadap tax ratio.

Politisi senior PKS ini kembali mengingatkan pemerintah mempertimbangkan respon wajib pajak. Salah satu respon yang akan muncul adalah pembayar pajak yang patuh (honest tax payer) akan kecewa karena mereka tidak diuntungkan dari kebijakan ini, sehingga pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

Selain kecewa, pembayar pajak yang jujur juga takut pendapatan negara yang hilang akibat tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa datang. Hal ini bisa mendorong para pembayar pajak yang jujur untuk ikut melakukan pengemplangan.

“Dari sini kita dapat melihat bahwa sekarang justru bukan saat yang tepat untuk melakukan tax amnesty. Jangan sampai TA jilid 2 ini rakyat kembali tercederai rasa keadilannya. Sebagaimana pernah terjadi pada mayoritas masyarakat yang patuh membayar pajak, yang seolah diabaikan dengan kebijakan Tax Amnesty di tahun 2016 lalu,” tutupnya. (tety)

Leave a Comment