JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN), Puspayoga, membuktikan, tanpa ada dukungan dana program yang digulirkan kementeriannya tetap berjalan. Mantan Wakil Gubernur Bali itu pun bertekad mencari cara untuk menjalankan program yang tak harus terbebani anggaran.
Ia pun lantas ‘blusukan’ untuk menyerap aspirasi dan hal-hal yang dibutuhkan pelaku koperasi dan UKM untuk berkembang. Dan, nyatanya, bisa berjalan meski tanpa dukungan dana.
“Saya buktikan ternyata sangat gampang untuk menjalankan pemberdayaan tanpa perlu mengeluarkan anggaran,” kata Puspayoga pada acara ‘UKM Day Indonesia Marketeers Festival 2015’ yang diadakan Markplus Inc. di Auditorium RRI Yogyakarta, Rabu (29/4).
Menkop mengakui, sebenarnya, kementeriannya belum bisa merealisasikan program terobosan. Program-program 2015 sampai hari ini APBN-P baru diketok awal tahun. Dan, sampai sekarang masih ada revisi-revisi. Ia bahkan sudah diberitahukan program-program yang dirancangnya paling cepat baru bisa dijalankan pada Mei 2015.
“Jadi sepanjang Oktober-Mei sejatinya belum ada program konkret yang bisa dijalankan pemerintah baru. Apa saya harus datang ke kantor, duduk-duduk terima tamu, baca koran. Saya tidak mau seperti ini, saya harus bekerja. Untuk siapa? Untuk rakyat,” tukasnya.
Mengapa menkop bisa semudah itu menjalankan progam tanpa harus ada dukungan dana? Hal pertama yang dilakukannya yakni dengan berkoordinasi untuk menginventarisasi jumlah koperasi dan UKM by name by address menjadi satu database. Hal Ini penting dilakukan mengingat Indonesia belum memiliki database valid. Padahal untuk melaksanakan program harus melihat database terlebih dahulu agar bisa tepat sasaran.
Awalnya, ia mendapatkan laporan program pembuatan database KUKM membutuhkan biaya setidaknya Rp1,5 miliar namun melalui koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga lain dan pemda hal itu bisa mulai diselesaikannya tanpa biaya sepeser pun.
“Hasilnya, untuk UKM yang agregatnya selama ini diperkirakan berkisar 5,7 juta pelaku di seluruh Indonesia sudah sebanyak 4,3 juta yang telah diidentifikasi dan didata by name by address,” paparnya.
Hal serupa dilakukan terhadap koperasi. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemda untuk menertibkan koperasi-koperasi tidak aktif, sekaligus mendata koperasi aktif dengan lebih akurat.
Kementeriannya juga merintis program penebitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) oleh lurah/camat, pengurusan hak cipta gratis, pembuatan akte koperasi bebas biaya, dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh koperasi. Semua bisa dilakukan dengan melalui koordinasi yang baik.
Dalam kesempatan itu, dilakukan kurasi dan seleksi terhadap 11 UKM dengan beragam produk untuk bisa masuk dan menjadi pemasok tetap Galeri Indonesia Wow di Gedung Smesco RumahKU di Jakarta. (tety)