25 C
New York
20/06/2024
Aktual

Tak Libatkan Koperasi, Permen BUMDes Harus Direvisi

img_20161110_111742

JAKARTA (Pos Sore) — Peraturan Menteri PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai harus segera direvisi. Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga termasuk yang mendesak permen koleganya itu harus diperbaiki.

Menkop beralasan, dalam permen ini tidak jelas karena tidak menyebutkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui BUMDes.

“Regulasi ini harus jelas untuk koperasi, sehingga sinergi BUMDes dengan koperasi bisa terjalin baik untuk kesejahteraan masyarakat,” kata menkop saat memberikan keynote speak dalam seminar terbatas bertema ‘Sinergi Koperasi dan BUMDes’, yang diadakan dalam rangka HUT ke-79 LKBN Antara, di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (10/11).

Menkop pun berjanji ‎akan segera menyurati Menteri Desa terkait hal itu. Dirinya akan menyurati secara formal.

“Harapan kita agar BUMDes memiliki badan hukum sesuai dengan filosofi ekonomi kerakyatan, yaitu gotong-royong dan kekeluargaan. Filosofi itu tercermin pada koperasi, yang juga sesuai dengan UUD 1945, tandasnya.

Nantinya, lanjut Puspayoga, pihaknya akan mendorong supaya koperasi dan BUMDes bersinergi mengembangkan ekonomi di pedesaan. Jika itu dilakukan maka usaha milik rakyat bakal semakin kuat. Teknis di lapangan misalnya saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar dari APBN.

“Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri. Jadi, koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu,” katanya memberikan catatan.

Menurut Puspayoga, salah satu fungsi holding yakni mencari peluang pasar. Kemenkop dan Kemendes PDT juga akan melibatkan mitra lainnya, misalnya lembaga pembiayaan perbankan.

“Ini saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder lainnya,” ucap Puspayoga.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta menambahkan, banyak daerah di Indonesia kebingungan terkait belum tegasnya status badan hukum BUMDes tersebut.

Dikatakan UU Nomor 6/2014 tentang Desa menyebutkan BUMDes itu azasnya kekeluargaan dan gotong royong, tapi Permennya tidak tegas ketika bicara badan hukum. Ini yang menyebabkan kebingungan di daerah.

“Mengapa tidak tegas menyebutkan koperasi? Padahal, sudah banyak koperasi di sektor riil eksis di daerah juga desa-desa, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya,” kata Wayan.

Sedangkan Kepala Biro Perencanaan Kementerian PDT dan Transmigrasi Syamsul Widodo mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendukung BUMDes dan juga koperasi. Karena, tujuan dan filosofinya sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. ‎

Terkait apakah dana desa disalurkan kepada koperasi, ia mengatakan itu tidak sejalan dengan dengan undang-undang. Kecuali BUMDes membentuk koperasi, itu tak masalah karena dibolehkan. Kalau keinginan itu tetap dipaksakan, maka undang-undangnya harus direvisi.

“Keberadaan BUMDes tidak akan mematikan usaha rakyat, justru sebaliknya akan mendukung. Ini yang akan kita jaga. Terkait Permen, sebaiknya Menkop menyurati menteri kami,” kata Syamsul. (tety)

Leave a Comment