JAKARTA (Pos Sore) – Lidah tak bertulang. Mulutmu adalah harimaumu. Begitu pepatah bijak agar kita bisa menjaga perkataan kita.
Rupanya Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, terpeleset lidah, dengan menyebut masyarakat yang mendukung KPK dengan sebutan ‘rakyat tak jelas’. Dukungan rakyat dengan mengusung ‘Save KPK’ ini buntut ditangkapnya petinggi KPK, Bambang Widjoyanto, oleh Bareskrim atas perintah sang kepala, Budi Wasesa.
Ocehan sang Menko ini jelas menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Menko yang diusung PDI-P ini pun sempat di bully di media social.
Tedjo menjelaskan ada salah paham soal itu. Dia mengaku, ucapannya itu, untuk mencegah bentrokan antar pendukung kedua institusi.
“Jangan sampai ada gesekan Polri dan KPK. Semua harus diselesaikan sesuai aturan,” jelas Tedjo, Minggu (25/1).
Berikut penjelasan lengkap Tedjo soal ‘rakyat nggak jelas’:
Ini saya beri tahu yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri dan Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat.
Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri. Menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku.
Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi.
Lembaga penegak hukum KPK, Polri dan Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi dan saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen “Save KPK, Save Polri, Save NKRI”.
Hadir dampingi Presiden (di Istana Bogor-red) Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri.
Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini.
Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terimakasih. (tety)