POSSORE.ID, Medan — Hiruk-pikuk Pasar Sei Sikambing di Medan berjalan seperti biasa. Aroma bumbu dapur, suara tawar-menawar, dan langkah kaki pembeli yang tak pernah benar-benar berhenti menjadi latar dari sebuah kunjungan yang diam-diam menyimpan pesan penting tentang harga, harapan, dan kepercayaan.
Di tengah keramaian itu, Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Marga Taufiq, menyusuri lorong pasar bersama jajaran internal, termasuk Budi Cahyanto. Mereka tidak datang untuk seremoni, melainkan memastikan satu hal sederhana apakah harga pangan masih berpihak pada rakyat.
Perhatian tertuju pada dua komoditas yang akrab di dapur masyarakat—Beras SPHP dan Minyakita. Kemasan Minyakita, dengan label harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, tampak jelas di rak-rak pedagang. Namun, di balik angka yang tercetak rapi itu, realitas di lapangan tidak selalu serapi yang diharapkan.
Di Medan, hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Stok tersedia, distribusi berjalan, dan sebagian besar pedagang mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pun ada selisih kecil, itu lebih disebabkan oleh persoalan teknis seperti uang kembalian, bukan karena lonjakan harga yang sistematis.
“Tugas kami adalah memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga wajar dan pasokan yang cukup,” ujar Marga Taufiq di sela-sela kunjungan. Dari hasil sidak tersebut, ia memastikan bahwa distribusi berjalan lancar dan harga masih dalam batas kendali.
Namun cerita tidak selalu sama di tempat lain. Di sejumlah pasar tradisional di Bekasi, terutama wilayah pinggiran ibu kota, Minyakita justru dijual jauh di atas harga yang tertera. Di sana, harga minyak goreng sederhana ini telah menyentuh angka sekitar Rp21.000 per liter—selisih yang cukup terasa bagi masyarakat kecil.
Fenomena ini menghadirkan ironi. Di satu sisi, pemerintah melalui BULOG memastikan bahwa stok melimpah dan distribusi lancar. Di sisi lain, konsumen tetap harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya. Harga yang tertulis menjadi sekadar angka, sementara harga yang dirasakan adalah realitas yang berbeda.
Perbedaan ini membuka ruang pertanyaan: di mana rantai distribusi mulai bergeser? Apakah ada mata rantai yang mengambil margin berlebih, ataukah ada biaya tambahan yang tak terkontrol? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
Di Medan, dialog antara BULOG, pedagang, dan masyarakat berlangsung hangat. Aspirasi diserap langsung, keluhan didengar tanpa perantara. Cara ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa distribusi pangan tidak hanya lancar di atas kertas, tetapi juga adil dalam praktik.
Selain Minyakita, program Beras SPHP juga menjadi sorotan. Program ini terbukti membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Respons positif dari masyarakat menjadi indikator bahwa intervensi pemerintah masih sangat dibutuhkan di tengah dinamika harga pangan.
Secara nasional, kondisi stok beras dinyatakan aman dengan cadangan mencapai sekitar 5 juta ton. Angka ini memberi keyakinan bahwa ketahanan pangan Indonesia berada dalam posisi yang cukup kuat, setidaknya untuk menghadapi kebutuhan jangka pendek.
Upaya penyerapan gabah petani yang tengah berlangsung pada puncak panen April hingga Mei juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Dengan menyerap hasil panen, BULOG tidak hanya menjaga stok, tetapi juga melindungi harga di tingkat petani.
Keberhasilan menjaga stabilitas selama Ramadan dan Idulfitri menjadi catatan positif. Namun tantangan berikutnya sudah menanti, terutama menjelang Iduladha, ketika permintaan pangan kembali meningkat.
Di sinilah pentingnya pengawasan yang konsisten. Sidak seperti yang dilakukan di Medan bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari mekanisme kontrol agar kebijakan tidak berhenti di pusat, melainkan benar-benar terasa di daerah.
Kasus perbedaan harga Minyakita di Bekasi menjadi pengingat bahwa distribusi pangan adalah sistem yang kompleks. Ia tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pada integritas rantai distribusi.
Pada akhirnya, stabilitas pangan bukan hanya soal angka stok atau laporan distribusi. Ia adalah tentang kesesuaian antara harga yang ditetapkan dan harga yang dibayar masyarakat. Ketika keduanya selaras, kepercayaan tumbuh. Namun ketika berbeda, pertanyaan akan selalu muncul.
Di tengah hiruk-pikuk pasar, di antara tumpukan beras dan botol minyak goreng, ada satu hal yang terus diperjuangkan: agar kebutuhan dasar tetap terjangkau, dan agar setiap kebijakan benar-benar sampai ke dapur masyarakat. (aryodewo)