JAKARTA (Pos Sore) — Data Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2015 menginformasikan sebanyak 8 juta balita mengalami kekurangan gizi dan 5,4 juta di antaranya terindikasi mengalami gizi buruk.
Presiden Direktur PKPU Agung Notowiguno, berpendapat, banyak faktor yang dapat diberdayagunakan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan gizi anak. Di antaranya, faktor ekonomi, aksesibilitas pangan, pola asuh, sanitasi dan air minum, dan pelayanan kesehatan.
Di matanya, pemerintah bersama-sama masyarakat sebenarnya telah berupaya untuk mencapai pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Meski demikian, masih banyak anak yang tidak terjangkau dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.
Mengatasi permasalahan tersebut, PKPU menggelar Partnership Gathering, Rabu (19/10). Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sinergi dan kontribusi agar terpenuhinya hak asasi anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Salah satunya, melalui program-program kesehatan anak.
Dalam Parthership Gathering ini dihadiri oleh Mitra Corporate CSR, BUMN dan Non BUMN, Pers, Mitra NGO Dalam dan Luar Negeri. Kehadiran mereka diharapkan dapat memahami tugas dan fungsi negara dalam mempersiapkan Generasi Emas.
“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara,” tegasnya, di Jakarta,
Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam kehidupan suatu bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.
Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Ia menandaskan, pihaknya tidak mungkin berdiam diri, atau membiarkan pemerintah melakukan pencapain SDGs sendirian. Sebagai bagian dari solusi peduli, Global Partnership adalah keniscayaan, melalui pendekatan Triplehelix yang popular dengan Istilah ABG yaitu (Akademisi, Business, Government) serta partisipasi aktif dari Civil Society Organization.
“Kami hadir dan berpartisi aktif sebagai CSO/NGO untuk memadukan ABG salah satunya melalui upaya intervensi kesehatan dengan program Duta 1000 HPK, Kampung Nurtrisi, Sadar Gizi Balita/SAGITA, Berbagi Air, TB Care, Prosmilling dan sebagainya,” jelasnya.
PKPU sendiri telah bersinergi dengan program Pemerintah untuk membantu mengatasi permasalahan gizi anak di Indonesia. Adanya program-program PKPU tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko gizi buruk anak dan meningkatkan proses tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dan berkualitas.
Program – program PKPU diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan pemenuhan hak anak melalui kesehatan, sehingga anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
“Karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan,” katanya. (tety)