JAKARTA (Pos Sore)— Partai Politik (Parpol) gagal melakukan kaderisasi. Buktinya, kader yang diusung parpol pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak 9 Desember mendatang, bukan calon terbaik tetapi calon yang memiliki dana banyak.
Tudingan itu dilontarkan senator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas pada diskusi ‘Etika Politik Pemilukada’, Senin (7/9).
Anas menceritakan bagaimana para pengurus partai di daerah bisa dikalahkan sebagai bakal calon partainya hanya karena tidak punya cukup uang melawan pihak luar yang memiliki uang.
“Banyak pimpinan partai mintai uang mahar. Jika tidak menyanggupi, yang diusung orang lain yang punya uang walau yang bersangkutan bukan kader partai tersebut.”
Pada kesempatan serupa, pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengingatkan agar segera mengambil sikap tegas terkait pembenahan pilkada serentak. Dengan cara itu, pemerintah bisa melaksanakan nawa citanya sehingga program ekonomi yang sudah berjalan tidak terganggu.
Akhir tahun ini kita akan masuk ke Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemilukada serentak bisa mengganggu keberadaan investor karena potensi kerusuhan dari pemilukada terbuka.
“Siapa yang bisa menjamin tak ada rusuh. Ini akan jadi persoalan serius jika ditambah dengan masalah-masalah yang sudah ada,” kata Siti Zuhro.
Padahal tujuan pemilukada, lanjut Wiwik-sapaan akrabnya, untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Namun hal ini belumlah pernah tercapai.
“Dengan fakta bahwa persiapan, penyelenggara dan para peserta pilkada dalam hal ini partai politik tidak siap, maka akan sulit bagi kita untuk bisa bersikap positif terhadap pelaksanaan pilkada serentak,” demikian Wiwiek. (akhir)