JAKARTA (Pos Sore) — Menaker Hanif Dhakiri dituntut untuk segera turun tangan mengatasi persoalan internal menyangkut ulah Oknum L yang merupakan orang bawaannya sejak pertama kali menduduki jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan pada 2014.
Tuntutan itu datang berbagai elemen masyakarat mulai kalangan buruh, pemerhati anti rasuah dan termasuk kalangan ASN di lingkungan Kemnaker sendiri yang sudah jemu melihat tingkah pola L yang dengan semena-mena memporakporamdakan tatanan kerja yang sudah lama terbina.
“Kalau ingin kementerian ini kembali ke jalur kerja yang benar, Pak Menteri (M. Hanif Dhakiri – Red) harus segera mencopot L dari wewenang dan tanggung jawabnya yang terkesan sangat melampaui batas melebihi kapasitas seorang pejabat eselon I,” ujar ASN yang tidak mau disebut namanya.
Sudah menjadi rahasia umum di lingkungan ASN di Kemnaker tentang ulah Oknum L yang diduga keras ‘bermain-main’ dengan kewenangan yang diberikan menteri kepadanya. Satu per satu tugas pejabat kementerian itu diambilalih olehnya meskipun tetap menyisakan tanggung jawab kepada sang pejabat, sebab dia sadari bahwa sebagai orang luar kewenangan yang diberikan menteri kepadanya tidak bisa mencakup tanggung jawab adminstrasi.
Oknum L pun diduga sering mengeluarkan ancaman kepada pejabat di lingkungan Kemnaker untuk dipindahtugaskan ke unit kerja lain atau ke daerah apabila tidak mengikuti perintahnya. Takut, itulah jawaban dari para pejabat yang menerima ancaman tersebut, sebab mereka tahu bahwa Oknum L sangat berperan dalam mutasi, rotasi dan promosi pegawai.
Melihat kondisi itu, Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi ketika dimintai pendapatnya, Selasa (25/9) menyarankan agar Menaker Hanif Dhakiri segera membenahi persoalan internal di kementerian yang dipimpinnya.
Ucok mengatakan itu karena ia menilai Menaker Hanif terlalu lemah dalam memantau pemanfaatan anggaran termasuk kontrol terhadap orang kepercayaannya.
“Hanif terlalu banyak gaya tetapi lemah dalam kontrol tingkah laku orang kepercayaannya.”
Pernyataan itu terbukti dengan besarnya peran L dalam menetapkan dan menunjuk pengusaha yang ikut tender. Yang belakangan diketahui adalah pengusaha yang menang tender dekat degan oknum dimaksud.
Hal seperti ini, menurut Uchok sangat menganggu kinerja Presiden Jokowi–JK dipenghujung masa jabatannya, apalagi menjelang kampanye Pilpres 2019.
Untuk itu, pemerhati transparansi anggaran negara ini mendesak Menaker Hanif Dhakiri untuk mencopot L dari ‘singgasananya’ dan mengembalikan penggunaan dan pemanfaatan anggaran sebagaimana mestinya.
Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia {PPMI}, Eggi Sudjana ketika dihubungi meminta BPK, Polri dan KPK untuk segera turun tangan menyelamatkan uang rakyat yang dikelola dengan cara-cara yang salah tersebut.
Menurut Eggi, Menaker Hanif harus segera mengklarifikasi dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum bawaanya tersebut. Sebab jika tidak segera dilakukan, maka rakyat akan berpendapat bahwa kondisi ini sengaja diciptakan oleh Menteri Hanif.
“Segera klarifikasi. Dan jika dugaan ini ada benarnya maka Menaker Hanif harus segera mencopot Oknum L dari semua tanggung jawab dan kewenangannya. Atau memang perbuatan Oknum L itu merupakan perintah Hanif,” ujar Eggi.
Caleg DPR-RI dari PAN untuk Dapil DKI Jakarta 2 ini mengatakan anggaran yang digunakan untuk semua kegiatan proyek pembangunan berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sehingga jika dalam penggunaannya terdapat kesalahan baik administrasi maupun prosesnya, maka lembaga penegakan hukum harus segera menyelesaikannya.
Pernyataan Eggi Sudjana itu sama dengan dengan ungkapan Direktur Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA), Martinus Gabriel Goa yang meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenaker yang mengetahui perilaku dan rekam jejak oknum L untuk bersama sama melaporkan ke KPK agar persoalan itu bisa diusut secara tuntas dan diproses hukum.
Martinus juga mengajak solidaritas pers dan masyarakat untuk mengungkap dan membongkar tuntas permainan oknum L di lingkungan Kemnaker. (hasyim)