11.2 C
New York
14/04/2024
Aktual

SBY Tetapkan Solusi dan Kebijakan Atasi Dampak Sinabung

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, Jumat (24/1) pagi, ia akan menetapkan solusi dan kebijakan untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Mengapa besok, karena saya masih akan meninjau kondisi pengungsi yang riel di lapangan, tentu berinteraksi dengan saudara-saudara kita, utamanya yang berada di penampungan, kemudian nanti malam saya masih akan mengundang Pak Gubernur, Pak Bupati, dan pejabat terkait untuk bersama-sama kami yang dari pusat melaksanakan pembahasan lanjutan,” kata Presiden SBY seusai mendengarkan pemaparan situasi dan kondisi terkini erupsi Sinabung oleh Ketua Satgas Penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung, Sabrina Br Tarigan, di Posko Utama Pengungsi Erupsi Sinabung, di halaman kantor DPRD Kabupaten Karo, Kamis (23/1) siang.

Presiden mengatakan, atas dasar pengalaman pemerintah pusat mengelola dan mengatasi akibat bencana di tanah air, sudah saatnya ada satu kebijakan dan solusi yang diambil untuk mengatasi dampak erupsi Gunung Sinabung ini.

Presiden menyampaikan, bahwa ia sudah berbicara dengan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho melalui telepon beberapa hari lalu. Sementara di tingkat pusat, pemerintahan sudah 3 kali melaksanakan sidang kabinet untuk mencari solusi dan menetapkan kebijakan yang tepat, yang berlaku untuk Sinabung, utamanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, tanggung jawab pemerintah provinsi, tanggung jawab pemerintah kabupaten.

Presiden menegaskan, ia masih melaksanakan pembahasan lanjutan disamping dengan apa yang dipaparkan oleh Ketua Satgas Penanggulangan Erupsi Gunung Sinabung, Sabrina, untuk ketepatan data terkait tempat relokasi, juga bantuan untuk meringankan saudara-saudara kita yang terganggu mata pencahariannya.
Karena anggaran yang diperlukan besar hampir Rp 1 trilliun, Presiden SBY mengatakan, ia juga ingin memastikan dana itu tersedia, yang kedua ada legalitas dalam penggunaan dana itu, dan kemudian bagaimana mekanisme penyaluran dana.

Konsultasi ke OJK

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menyinggung kemungkinan penghapusan tanggunganh kredit bagi para warga korban erupsi Gunung Sinabung. Presiden mengatakan, karena urusan anggaran atau urusan dana utamanya yang berkaitan dengan APBN itu domain perbankan, maka pemerintah mengkonsultasikannya dengan Bank Indonesia dan sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pemerintah tidak punya kewenangan menghapuskan.

Presiden mengaku sudah menyampaikan ke OJK mengenai permasalahan riel di lapangan itu, ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan yang berat, yang tidak bisa diatasi untuk dirinya sendiri, bagaimana agar ada solusi atas tanggungan kredit itu manakala ada keterbatasan dunia perbankan apa yang mau dilakukan pemerintah.

“Saya harus memikirkan sampai di situ, karena anggarannya besar dan harus akuntabel tidak bertabrakan dengan hukum dan undang-undang kelak kemudian hari tidak ada masalah. Itu sudah saya bahas dengan pejabat terkait dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tujuan ada solusi dan ada kebijakan kemudian bisa dijalankan,” papar SBY.

Berdasarkan pengalaman yang panjang dalam menangani bencana di tanah air, Presiden SBY mengaku mengerti mana yang prioritas dan mana yang nomor dua. Setelah itu, mana yang segera juga bisa beberapa saat kemudian.

Presiden menyebutkan, masalah prioritas yang harus dilakukan utamanya pemerintah Kabupaten diback up oleh pemerintah provinsi dan pusat, utamanya BNPB adalah:

  1. Keselamatan Jiwa, dengan cara mencegah jangan ada korban jiwa untuk warga yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung.
  2. Pelayanan untuk warga yang ada di penampungan, terutama adalah makan, minum, air bersih, dan peralatan kesehatan.
  3. Bagaimana solusi bagi warga yang berkebun, para petani, yang karena musibah mereka merugi dan harus pemerintah bantu
  4. Relokasi dalam radius 3 KM, di manapun itu berbahaya dan tidak aman, maka harus direlokasi ke tempat yang aman.

Turut hadir dalam acara Menko Kesra Agung Laksono, Menkop UKM Syarifudin Hasan, Menhub EE. Mangindaan, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Leave a Comment