JAKARTA (Pos Sore) — Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan kabinetnya akan diisi kalangan profesional. Walaupun dari partai, harus dipastikan yang diutus partai adalah profesional.
Ini menjadi harapan baru bagi Kementerian Sosial. Sejak kementerian ini dibentuk, sampai saat ini belum pernah dipimpin oleh profesional di bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial.
“Definisi profesional di bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah sarjana bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, selanjutnya bekerja dan mengabdi di bidang keilmuannya,” tegas Ketua Presidium Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Toto Utomo Budi Santoso.
Toto yang juga Sekretaris Jenderal Kementrian Sosial, mengemukakan hal itu di sela Diskusi Nasional Pakar & Praktisi bertajuk ‘Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Indonesia di Era Kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, yang diadakan Perkumpulan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, di UI Depok, belum lama ini.
Ia menandaskan, selama ini ada pemahaman keliru di pemerintah dan masyarakat terhadap Kementerian Sosial. Dipikir kementerian yang berkutat dengan kegiatan pertolongan sosial atau memberikan bantuan ini dianggap semua orang mampu menjalankannya.
Pemahaman keliru ini menyebabkan sistem kesejahteraan sosial selama ini tidak terimplementasi dengan baik. Akibatnya, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat selama ini hanya sebatas merespon penyakit atau masalah sosial yang dihadapi.
“Tidak ada sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, mendampingi dan menyiapkan intervensi sampai terminasi, dan tidak lanjut yang berkesinambungan,” tandasnya.
Padahal, praktek pekerjaan sosial ada di seluruh lini kehidupan masyarakat. Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, industri, rumah sakit, penjara, kepolisian, dan berbagai setting lainnya.
“Karenanya, pengarusutamaan kesejahteraan sosial di dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla bisa ditunjukkan melalui figur yang bakal mengisi Kementerian Sosial nanti,” katanya.
Ia pun meminta pakar-pakar ilmu kesejahteraan sosial harus merumuskan bersama konsep pengarusutamaan kesejahteraan sosial sehingga menjadi dasar bagi keduanya untuk merumuskan dasar-dasar pembangunan berkesejahteraan sosial.
Diskusi ini sendiri dipimpin Mohamad Sobary, dengan keynote speaker, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto. Hasil diskusi ini akan dijadikan sebagai rekomendasi kepada presiden/wakil presiden terpilih dan diserahkan melalui Rumah Transisi. (tety)