JAKARTA (Pos Sore) — Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE),Kementerian Perindustrian,I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan industri elektronika merupakan salah satu sektor prioritas karena masih dalam industri dengan pertumbuhan tinggi. Untuk itu, Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri elektronika di dalam negeri.
“Kementerian Perindustrian masih optimistis perkembangan industri otomotif dan elektronika di Indonesia akan terus prospektif. Hal ini berdasarkan peluang pasar dalam negeri masih cukup besar dan berpeluang untuk ekspor.”
Dapat disampaikan, nilai investasi pada industri elektronika dan telematika terus tumbuh, dimana pada tahun 2015 mencapai USD 6,6 miliar atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 5,9 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari kontribusi besar produk elektronika konsumsi sebesar USD 2,4 miliar, disusul produk telematika USD 5,5 juta dan produk komponen sebesar USD 3,6 miliar. Di sisi lain, industri elektronika dan telematika mampu menambah tenaga kerja sebanyak 499 orang pada tahun 2015 atau naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 488 orang.
Perkembangan Industri Otomotif
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE),Kementerian Perindustrian,I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan industri otomotif nasional saat ini terus berkembang sesuai dengan harapan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi krisis ekonomi dunia yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat, produksi dan penjualan otomotif nasional tetap tumbuh.
Total volume produksi pada tahun 2015 mencapai 1.098.780 unit. Sedangkan, total volume penjualan pada tahun 2015 mencapai 1.013.291 unit. Diperkirakan, pada tahun 2020 produksi mobil mencapai 2,5 juta unit dengan target ekspor tahun 2020 mencapai lebih dari 600 ribu unit. Dan, produksi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 4,1 juta unit.
“Kementerian Perindustrian masih optimistis perkembangan industri otomotif di Indonesia akan terus prospektif. Hal ini berdasarkan peluang pasar dalam negeri masih cukup besar dan berpeluang untuk ekspor,” tegasnya.
Hingga saat ini, kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah diekspor ke lebih dari 80 negara. Total ekspor CBU pada tahun 2014 sebesar 202.273 unit dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 207.691 unit. Sedangkan, total ekspor CKD pada tahun 2014 sebesar 108.580 unit dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 108.770 unit.
Terikait dengan isu yang berkembang, dapat disampaikan bahwa PT. Ford Motor Indonesia merupakan agen pemegang merek (APM) kendaraan Ford di Indonesia. “Mereka tidak memiliki pabrik otomotif di Indonesia, melainkan hanya melakukan kegiatan penjualan CBU. Tahun ini mereka mengumumkan penghentian operasional keagenannya.”
Putu mengatakan, karena tidak melakukan kegiatan industrialisasi di Indonesia, keputusan FMI tersebut tidak berpengaruh terhadap industri otomotif nasional. Namun demikian, ia memastikan, Ford akan tetap menjadikan Indonesia sebagai pasar potensialnya, dimana tingkat penjualannya selama ini telah mencapai 6000-7000 unit mobil per tahun.
“Saya yakin potensi pasar tersebut tidak akan diserahkan begitu saja kepada perusahaan otomotif lainnya. Ford akan menggunakan strategi lain untuk menjual produknya,” tuturnya. Di samping itu, FMI tetap berkomitmen menyediakan kesinambungan dukungan layanan purna jual terhadap mobil ford yang ada di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Haris Munandar mengatakan, Pemerintah akan terus berupaya mendorong masuknya teknologi baru di industri dengan pemberian insentif. Upaya tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Selanjutnya, akan dilakukan peningkatan kegiatan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan teknis kepada tenaga kerja industri sehingga dapat meningkatkan kompetensinya dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi industri, terutama dalam menghadapi MEA.
“Kami terus berupaya meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan pihak industri dan pekerja, sehingga permasalahan pada kemungkinan pengurangan tenaga kerja akibat perubahan kebijakan perusahaan karena perubahan teknologi dapat diantisipasi lebih dini.” (fitri)