JAKARTA, (Pos Sore)— Pakar ekonomi, Prof Didik J Rachbini menilai RUU Penjaminan cenderung merusak bisnis yang sudah berjalan. Karena bentuknya mirip seperti kredit Bimbingan Masyarakat (Bimas) pada masa pemerintahan Soeharto.
“Kredit Bimas ini kan lebih banyak uang yang hilang (kredit macet). Dulu kredit ini banyak disalurkan oleh kepala daerah, sehingga menimbulkan moral hazard,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini dalam diskusi ‘RUU Penjaminan’ bersama Dirut PT Jamkrindo, Diding S Anwar, Selasa (13/10).
Karena itu, mantan Rektor Universitas Mercu Buana ini menyarankan agar sejumlah kalangan yang membuat RUU Penjaminan ini banyak belajar ke BRI.
“Sebaiknya tidak sok tahulah. Kita perlu belajar dari BRI. Kalau yang sudah punya jaminan kredit, ya tidak perlu disentuhlah.”
RUU Penjaminan ini, kata Didik, lebih menekankan pemberian modal kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal tidak itu saja, dalam penelitiannya ada tiga kelemahan UMKM. Pertama, manajemen atau organisasi, pelaku UMKM ini tak memisahkan mana usaha dan mana urusan rumah tangga. Kedua, pemasaran, memang jaringan pasar ini kebanyakan sudah dikuasai usaha besar. Ketiga, permodalan.
Didik mendorong agar RUU Penjaminan ini meniru kredit Kupedes yang pernah berhasil dilakukan BRI. Saat krisis moneter berlangsung BRI sempat goyah.
“Setelah diteliti, ternyata kredit Kupedes yang mampu bertahan dan saya nilai paling baik. Yang mendapat kredit besar malah bermasalah. Saya bukan kampanye buat BRI,”demikian Didik. (akhir)