JAKARTA (Pos Sore)— Juru bicara Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said meminta maaf kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ucapannya yang menyatakan pembubaran Petral (anak perusahaan Pertamina-red) selalu kandas di meja presiden.
Pernyataan tersebut membuat SBY yang juga Ketua Umum PD itu marah dan bahkan para loyalis mantan presiden ini ‘mengeroyok’ pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet kerja itu.
Ruhut Sitompul misalnya, tidak hanya sekadar mendesak Sudirman Said meminta maaf kepada SBY tetapi juga dia menuding menteri ESDM ini seperti kacang lupa kulit. Pasalnya, kata Ruhut, Sudirman melupakan jasa SBY padahal ia bisa menjadi pejabat BUMN di era pemerintahan SBY.
“Sudirman itu seperti kacang lupa kulitnya. Dia bisa jadi pejabat penting di BUMN pada masa SBY. Tapi kini dia ngacau-ngacau,” ujar Ruhut, Kamis (21/5).
Ruhut menuding apa yang dikatakan Sudirman bahwa proses pembubaran Petral pada saat pemerintahan terdahulu berhenti di meja presiden sebagai pernyataan fitnah. Dia yakin apa yang dikatakan Sudirman tidak berdasarkan fakta.
Selain meminta maaf kepada mantan Presiden SBY, Ruhut juga meminta agar Sudirman termasuk menteri yang bakal terkena reshuffle akibat tindakannya yang bicara tanpa fakta.
“Saya yakin pak Jokowi akan memberhentikan Sudirman dari jabatan Menteri ESDM,” kata Ruhut.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan, pihaknya berencana memanggil Sudirman Said untuk dimintai klarifikasinya terkait tudingan pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika masih menjabat jadi Presiden.
“Para pimpinan DPR sudah menandatangani pemanggilan Menteri Sudirman ke DPR,” kata Agus Hermanto.
Menurut Agus pernyataan Sudirman itu sudah melecehkan SBY dan juga DPR. “Semua menteri harusnya berbicara berdasarkan fakta jangan semata mengumbah kebohongan,” kata dia.
Untuk itu, agar masalah ini cepat rampung, diharapkan Menteri Sudirman bisa hadir ke DPR dan memberikan penjelasan rinci terkait apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus pembubaran Petral tersebut. (akhir)