RIAU (possore.id) — Sekitar empat ratus orang pemilik perkebunan kelapa sawit di Desa Sinama Nenek dan Desa Danau meminta perusahaan PT SAM 2 (Subur Arum Makmur) , mengembalikan lahan mereka.
Lahan seluas sekitar 835 hektar dikuasai perusahaan SAM 2 sejak beberapa tahun lalu hanya berdalih mengantongi izin. Sehingga tahun 2005 terjadi eksekusi dan konflik besar antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.
“Saat eksekusi, rumah kami di kavling kelapa sawit dibakar dan sejumlah mobil pemilik petani sawit dimasukkan ke parit,” kata Ketua Gapoktan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar, Musadad, kepada wartawan, di Kampar, Selasa (3/12).
Saat itu, pihaknya sudah menanam kelapa sawit dan mendirikan rumah di sana. Pihaknya pun tidak mengetahui orang yang membakar rumah itu dan siapa yg menyuruhnya.
“Rumah yang di kar sekitar 100 rumah. Padahal kami juga bayar pajak,” kata Musadad, didampingi puluhan anggotnya.
Terkait hal itu, kelompoknya mendirikan koperasi dan meminta penasehat hukum , membantu penyelesaian dan mengembalikan tanah milik anggotanya.
Dalam dialog yang berlangsungl di Balai Deda Sumber Makmur, Kampar, Ketua Koperasi Produsen Bahtera Pangan Riau, Charles Manulang, berjanji memperjuangkan nasib rakyat yg disepelakan pengusaha.
“Kita hanya bisa berharap Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden bisa memberikan bantuan agar anggota kami memiliki kembali lahannya,” ucapnya.
Sementara, penasehat hukum FA $ partner, Antony P Silaban, mengaku heran perusahaan dan pemerintah daerah kurang peduli terhadap petani sawit.
“Ini lahan masyarakat dan jadi pendapatan keluarganya, diperlakukan seperti ini kok tak dibela pemerintah daerah,” tegas Antony, didampingi tim, Yaya Cahyadi dan Felix Nixon.
Sebelumnya lembaga sosial yang pernah membantu anggota Gapoktan, M Iryansah, mengaku memperjuangkan nasih petani sawit sejak thun 2003, belum ada hasilnya.
Bahkan, laporan sudah dilakukan mulai RT/RW/Kelurahan/Kabupaten hingga Pemda Provinsi Riau, tidak mendapatkan hasil .
“Saya dan tim, dampingi petani berjuang dan bertarung namun bertempur adanya aturan bahwa persoalan di daerah diselesaikan di daerah, bukan di pusat,” keluhnya kesal.