27.8 C
New York
15/06/2024
Aktual Nasional

Rakornas IG 2023 Dorong Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia

JAKARTA (Possore.id) — Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2023, Senin 20 Maret 2023, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Rakornas IG 2023 yang mengangkat tema Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional, ini dibuka secara resmi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Tema tersebut dipilih untuk mendukung program Global Statistical Geospatial Framework (GSGF) yang dipublikasikan oleh PBB (UN). Selain itu, juga dalam rangka memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dapat diraih pada 2030.

Rapat koordinasi ini merupakan amanah PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan tindak lanjut hasil kegiatan Pra-Rakornas IG pada 6-7 Maret 2023.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya, mengatakan, tahun 2023-2024 menjadi tahun strategis dalam perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan nasional memerlukan data dan informasi yang akurat, kredibel, dan akuntabel.

Karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Dengan harapan ke depannya, IG ini bisa membuat seluruh program intervensi pemerintah bisa tepat sesuai sasaran.

“Jadi, kepada mereka yang menerima manfaat dengan tepat, kita bisa menurunkan baik itu exclusion error maupun inclusion error. Jadi bantuan akan sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan,” ujar Suharso.

Suharso melanjutkan visi Indonesia 2045 menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pembangunan bertahap melalui RPJPN 2025-2045.

Tahapan tersebut antara lain 2022 hingga saat ini, kata Suharso, Indonesia berhasil meraih upper-middle income country pascaCovid-19 yaitu dengan GDP per kapita sekitar US$4.200. Lalu pada 2030 ditargetkan mencapai SDGs, pada 2040 ditargetkan lepas dari middle income trap, dan di 2045 tercapai Indonesia sebagai negara maritim.

Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai (tengah)

IG Bantu Pantau Indikator SDG’s

Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, menyampaikan, IG menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional, selain aspek tematik, holistik, dan integratif. Saat ini, pemanfaatan IG sudah digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang investasi, penegakkan hukum, dan pengelolaan SDA.

Menurutnya, IG dan stastistik ini digunakan sebagai alat untuk membantu memantau indikator Sustainable Development Goals (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, perubahan iklim, dan penanganan kesehatan dari skala nasional hingga keluarga dengan mengusung no one left behind.

Rumusan kebijakan Informasi Geospasial diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2021. Rumusan ini nantinya akan menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja penyelenggaraan IG di level kementerian/lembaga (K/L). Sementara di level pemerintah daerah diajukan saat Muyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas).

Diharapkan, rencana aksi IG yang disusun ini dapat menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025 2045.

Melalui Rakornas IG ini, BIG ingin meningkatkan peran Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dilaksanakan oleh K/L/P. Sebut saja untuk menyelesaikan permasalahan strategis nasional terkait penataan ruang, perizinan dan investasi.

Atau juga mengatasi kebencanaan dan perubahan iklim, pengelolaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, serta permasalahan sosial yang memerlukan informasi by name by address.

“Kami menyadari tantangan pembangunan nasional ke depan akan semakin kompleks dan beragam yang membutuhkan solusi cepat dan tepat. Karena itu, ketersediaan data dan informasi geospasial yang berkualitas, mutakhir dan mudah diakses menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurutnya, Teknologi Internet of Thing, Big Data, Digital Twin, Machine Learning dan lain sebagainya, merupakan driver yang harus dimanfaatkan di bidang informasi geospasial.

Dorong Implementasi Kebijakan Satu Peta

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan sambutannya secara virtual, mengatakan, pemerintah terus mendorong implementasi Kebijakan Satu Peta untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menangani ketimpangan wilayah.

Kebijakan Satu Peta telah dibagipakaikan di lingkungan Pemerintah. Selain itu, telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program maupun kebijakan nasional berbasis spasial di antaranya melalui Online Single Submission (OSS). Juga dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Dikatakan, pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang yang dilakukan dengan Kebijakan Satu Peta selaras dengan amanat Perpu Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan Hak Atas Tanah.

”PP tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian ruang berinvestasi, kemudahan dalam perizinan berusaha serta perbaikan kualitas ruang di Indonesia,” ujar Airlangga.

Sebagai informasi, Program Kebijakan Satu Peta diluncurkan sejak tahun 2016. Namun, telah diperbarui amanat pelaksanaannya melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021.

Sebanyak 158 IG Tematik ditargetkan untuk dapat dituntaskan dengan menambahkan tema-tema baru. Di antaranya, IG Tematik di bidang perekonomian dan keuangan, kebencanaan, dan kemaritiman, dengan melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Menko Airlangga berharap BIG dengan mandat Perpu Cipta Kerja dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap, berkualitas dan mudah diakses.

BIG diharapkan juga dapat berperan dalam pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial nasional dan penyebarluasan informasi geospasial. Tujuannya, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan nilai ekonomis dan strategis informasi geospasial.

”Badan Informasi Geospasial agar segera mendorong perwujudan peta dasar skala besar, menetapkan Peta Rupabumi Indonesia termutakhir, serta secara konsisten melakukan pendampingan dalam rangka perbaikan peta-peta tematik skala nasional,” kata Menko Airlangga.

Saat ini melalui Kepmenko Bidang Perekonomian telah ditetapkan 5 (lima) Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Antar Informasi Geospasial Tematik yakni PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan; PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan;

PITTI Hak Guna Usaha dan Tutupan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan; PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah; dan PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG Antonius Bambang Wijanarto, menambahkan, penyelenggaraan IGT serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) di bidang IG begitu penting mengingat data selalu dibutuhkan setiap ada masalah.

“Data ada banyak, ada di mana-mana, dan butuh effort untuk mengaksesnya. Dengan adanya dinamika nasional yang cepat, kita harus ingat bahwa data merupakan aset,” kata Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Rakornas IG 2023.

Karena itu, perlu tata kelola data spasial maupun non-spasial yang baik, sehingga data dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk SDGs menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, arah dan sasaran kebijakan bidang IG yang dihasilkan harus dikawal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan Rakornas IG.

Rakornas IG 2023 ini juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Leave a Comment