Ketiga, pemdampingan berkelanjutan. Ipemi mendorong pemerintah menjalankan inkubator UMKM perempuan dengan periode 6-12 bulan, dan melakukan mentoring, akses pasar, maupun investor matching.
Keempat, mendorong pemerintah melaksanakan reformasi legalitas. “Program layanan one day service UMKM, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), dan layanan jemput bola ke daerah,” tutur Ingrid.
Rekomendasi kelima, akses pasar. Ia mengatakan, Ipemi menganggap perlu kebijakan afirmasi, yakni pengadaan pemerintah dan BUMN untuk UMKM perempuan. Kemudian pengambangan platform women UMKM marketplace.
Keenam, kebijakan responsif gender. Ingrid memandang, pemerintah perlu membuat indikator berbasis output yang meliputi omzet, scale up, dan ekspor. Fasilitas pendukung, seperti daycare dan pelatihan hybrid dianggap penting dilakukan pemerintah.
“Ipemi berharap, pemerintah dapat memberikan prioritas bagi anggota Ipemi untuk mengisi dan memasok produk di gerai-gerai desa binaan Kementerian Koperasi,” kata Ingrid.
Sementara itu, Ferry berharap Ipemi menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat. Menurutnya, Ipemi memiliki sumber daya yang luar biasa besar dalam mendukung sektor UMKM nasional.
“Ipemi memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, serta perlu hadir mengisi rak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif,” pungkas Ferry.