JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Daerah mengembangkan investasi dalam negeri yang bersifat padat karya dan memberikan kemudahan berinvestasi termasuk peningkatan pelayanan berupa penyederhanaan perizinan mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
Solusi ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di daerah yang terus meningkat belakangan ini.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah pusat berharap Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota menyiapkan SDM yang kompeten dan mengkondisikan hubungan industrial yang kondusif, juga perlu mengembangkan potensi sumber daya lokal sampai tingkat desa sehingga menjadi potensi ekonomi produktif guna mendorong perluasan kesempatan kerja.
Berbicara di hadapan peserta Rakornas bidang ketenagakerjaan, Kamis (21/1), Menteri Hanif mengatakan sesuai data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, jumlah pengangguran Terbuka pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta orang atau 6,18 persen yang didominasi usia muda.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 2 juta pencari kerja per tahun dan menciptakan 10.000 wirausaha baru dengan target 50.000 sampai tahun 2019.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker meminta agar BLK baik UPTP maupun UPTD dan LPK harus dikembangkan untuk merespon dinamika yang berkembang saat ini serta tidak hanya business as usual namun harus melakukan percepatan kinerja
Pemerintah telah mendorong penguatan Wirausaha Produktif dengan melakukan penciptaan kesempatan kerja baru, penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal serta program wirausaha dan padat karya.
Pada tahun 2015, Kemnaker telah melalukan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 1.300 orang di 29 provinsi dan pendampingan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), baik program reguler, Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B), Quick Win, maupun pendampingan institusi lokal tahun 2015 sebanyak 33.240 orang.
Juga melalui pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis. Perluasan kesempatan kerja sebanyak 5.396 orang terdiri dari pelaksanaan Bimbingan Pra Inkubasi Bisnis sebanyak 90 orang, pelaksanaan Bimbingan Inkubasi Bisnis Inwall (10), pelaksanaan Bimbingan Inkubasi Bisnis Outwall (4.688) orang dan pelaksanaan Inkubasi Bisnis Potensi Daerah (608).
Program Pengembangan Tenaga Kerja Rentan dari Program Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Bappenas sebanyak 586 orang Pendamping Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan 447 orang Motivator Pemberdayaan Masyarakat (MPM).
Pembinaan dalam rangka pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja khusus (Muda, Wanita, Disabilitas dan Lanjut Usia) sebanyak 3.390 orang di 36 (tiga puluh enam) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta pelatihan kewirausahaan sebanyak 4.920 orang.
Rakornas digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka pelaksanaan program dan Anggaran bidang ketenagakerjaan tahun 2016, agar ekonomi sektor riil dapat menggeliat sehingga kemampuan daya beli masyarakat meningkat dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik. (hasyim)