JAKARTA (Pos Sore) — Kebijakan Program Kependudukan menjadi titik sentral dari program pembangunan sektor lainnya, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya. “Ini sangat strategis untuk disinergikan dengan proses perencanaan pembangunan wilayah dan sektoral secara ke seluruhan,” tandas Menko Kesra, Agung Laksono, di Jakarta.
Agung menegaskan hal itu, saat memberikan membuka Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2014 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut Agung, rakernas ini begitu penting. Terlebih di tahun pemilu. Pengarusutamaan isu pembangunan kependudukan dan dinamika penduduk dalam pembangunan berkelanjutan harus menjadi isu penting saat ini. Isu pembangunan berwawasan kependudukan menentukan keberlangsungan proses perencanaan program dan kegiatan KKBPK.
“Hal ini harus dilakukan mengingat pencapaian indikator program KKB tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Bila kondisi stagnasi ini terus terjadi, dikhawatirkan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah melebihi dari yang sudah diproyeksikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, menyebut banyak sasaran yang harus dicapai pada tahun ini. Di antaranya, angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,36 anak per wanita usia subur, dan angka penggunaan kontrasepsi (CPR) sebesar 60,1 persen.
Untuk itu, Fasli mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah akselerasi dan kegiatan-kegiatan strategis sejak tahun 2013 dan akan dilanjutkan pada 2014. “Dengan langkah-langkah akselerasi yang telah disusun oleh BKKBN, diharapkan dapat terwujud sinkronisasi kegiatan dan penganggaran baik lintas program, lintas sektor dan antara pusat dan daerah dalam pencapaian Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.” (junaedi)