JAKARTA (Pos Sore) — Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S. Wisnubroto, mengatakan , untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dibutuhkan waktu antara 7 -10 tahun.
Karenanya, Batan menilai PLTN belum bisa berkontribusi pada 2019 dalam mendukung kebutuhan tambahan pasokan energi listrik nasional. Terlebih hingga saat ini belum ada keputusan dari negara untuk segera ‘Go Nuclear’.
“Sebenarnya, target pemenuhan listrik 35.000 megawatt (Mw) sangat logis, dan bisa terpenuhi jika ada PLTN. Namun, PLTN belum bisa berkontribusi pada 2019. Katakanlah Presiden mengintruksikan bangun PLTN pada 2016, namun PLTN baru akan siap beroperasi pada 7-10 tahun ke depan, yaitu pada 2023-2026,” kata Djarot dalam temua media, di Sentul City, Bogor, Kamis.
Dalam penghitungan Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik mencapai 115.000 Mw. Yang terpasang sekarang sekitar 50.000 Mw, ditargetkan hingga tahun 2019 ada pasokan 35.000 Mw. Hal itu merupakan skenario kebutuhan minimal.
“Pertaanyannya nuklir bisa masuk tidak, penjabarannya nuklir itu pilihan terakhir. PLTN dibangun jangka waktu 7-10 tahun. Kalau sekarang tidak go nuclear, 7 tahun yang akan datang sudah lewat, kita tidak bisa berkontribusi pada periode di tahun 2019. PLTN akan bisa berkontribusi sesudah itu,” tandasnya.
Dalam pandangan Batan, PLTN masih dipandang sebagai teknologi yang ramah lingkungan karena minim menghasilkan emisi karbon.
Sebagai contoh, penggunaan batu bara di Tiongkok sangat dominan, karena tingginya permintaan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun Tiongkok pun mulai menurunkan ketergantungan dengan batubara. Malahan Tiongkok mulai masif membangun 27 PLTN dan mengembangkan tenaga surya.
“Kita harus mampu seimbangkan kebersihan lingkungan dan demand listrik tujuan utama tak lain adah kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia menambahkan, ketika akan membangun PLTN ada sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Persyaratan keselamatan menjadi sangat ketat. Untuk mencari lokasi suatu daerah faktor kegempaan harus minimal atau bahkan tidak ada. Dicari tidak dekat patahan aktif. Dalam proses studi tapak akan berlangsung 3 tahun dan 4 tahun waktu konstruksi.
“Belum ada keputusan go nuclear. Kita berusaha komunikasi dengan Presiden langsung. Forum gubernur se-Sumatera pun telah surati Presiden untuk minta dibangun PLTN di Sumatera guna dukung ketersediaan listrik,” tuturnya. (tety)