Fenomena pengibaran bendera kartun animasi Jepang One Piece.//Foto: Instagram/info_ciledug
POSSORE.ID. JAKARTA – Pro-kontra seputar pengibaran bendera One Piece di bulan Agustus tahun ini belum surut alias masih ramai. Selain penyataan yang menganggap fenomena pengibaran bendera bajak laut tersebut sebagai provokasi, ada juga yang mengingatkan adanya upaya sistematis yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Jika umumnya pernyataan “anti pati” atau penuh kecurigaan muncul dari kalangan pemerintah dan politisi pendukung pemerintah, pernyataan sebaliknya atau yang tidak bernada anti alias proporsional juga datang dari sementara politisi.
Ketua Komisi XIII DPR RI Wily Aditya menegaskan mbahwa pengibaran bendera One Piece tidak bisa disamakan dengan tindakan melecehkan simbol negara.
Apalagi bendera One Piece itu tak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Bendera dari anime One Piece (bergambar tengkorak, dari manga- komik atau novel grafis asal Jepang-red) berawal dari banyaknya sopir yang memasang bendera bernama “Jolly Roger” itu di truk miliknya dan viral di media sosial. Dalam cerita manga tersebut, bendera Jolly Roger itu menjadi simbol perlawanan dari bajak laut terhadap penguasa.
Menjelang peringatan HUT ke-80 RI, media sosial diramaikan dengan unggahan warga yang mengibarkan bendera bajak laut dari manga One Piece tersebut. Di banyak tempat juga,di kendaraan, rumah, bahkan di sepanjang jalan bendera one piece banyak dikibarkan.
“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol One Piece di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta yang dikutip dari Parlementara, Senin (4/8/2025).
Willy pun mengajak publik untuk menyikapi fenomena itu secara proporsional. Semua dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran tertentu.
“Membunuh nyamuk tidak perlu menggunakan granat atau mesiu. Responsnya harus tetap proporsional. Jangan sampai kita terjebak dalam provokasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Budi Gunawan menyebut, narasi terkait bendera One Piece itu t merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih. Secara simpati dia menyarankan, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa.
Dia mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas warga dalam berekspresi selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Tapi Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika ada upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut.
Terpisah, Wk Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons viral fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI 17 sebagai adanya upaya untuk memecah belah bangsa.
“Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa,” kata Dasco di gedung DPR RI,Kamis (31/7).
Politisi Gerindra yang dekat dengan Presiden Prabowo itu mengimbau seluruh anak bangsa bersatu melawan hal-hal yang bisa memecah belah. Terutama terhadap gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa.
Ekspresi Kalangan Muda.
Politisi Nasdem, Wily Aditya, menggarisbawahi bahwa ekspresi seperti itu (bendera One Piece) biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, menurutnya, semangat itu sering kali tidak dibarengi dengan nalar yang cukup.
“Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ujar Willy yang memimpin Komisi XIII DPR itu.
Willy menekankan bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya. Jika itu bisa diwujudkan, maka ekspresi semacam ini akan kehilangan gaungnya.
“Kalau negara hadir dengan keadilan dan kesejahteraan, bendera One Piece pun tak akan digubris, karena gugatan itu tak relevan,” ucapnya.
Meski begitu, ia menolak gagasan untuk merespons aksi ini dengan tindakan represif atau bahkan ajakan dialog langsung kepada pelaku pengibaran.
“Fenomena semacam ini cukup dicermati dan dipahami. Jangan justru terjebak dalam provokasi,” jelasnya.
Willy mengajak semua pihak memperbaiki kanal-kanal dialog di dalam kehidupan berbangsa. “Kalau tidak ada dialog, itu bukan bernegara, tapi berkuasa. Jangan-jangan ini muncul karena ruang-ruang dialog tersumbat,” katanya.
Menutup pernyataannya, Willy berpesan agar masyarakat tetap memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar. “Menggugat ketidakadilan itu bagus, tapi jangan salah alamat. Jangan lupa, Indonesia ini rumah kita. Kalau ada tikus di rumah, jangan rumahnya yang dibakar,” pungkasnya. (lia)