Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima audiensi pimpinan buruh yang juga menyampaikan uneg-unegnya. Juga doorstop dengan wartawan di Gedung DPR //Foto: Istmewa/Parlementaria
JAKARTA (Possore.id) — Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan sejumlah perwakilan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) di Gedung DPR, Senin siang (22/09-25).
Puan menerima audiensi di tengah aksi unjuk rasa Serikat Buruh yang sedang berlangsung di depan gedung DPR sejak pukul 10.00 WIB.Puan menyambut baik aspirasi yang disampaikan langsung oleh para pimpinan serikat pekerja.
Unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR membawa isu tegakkan supremasi sipil, meminta DPR segera membentuk RUU Ketenagakerjaan, dan penghapusan outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
Puan yang antara lain didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Putih Sari, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, menerima perwakilan buruh di Gedung DPR yakni Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI), Hermanto Achmad (Sekjend KSPSI), Abdulah (Wakil Presiden KSPSI).
Selanjutnya Roy Jinto Ferianto ( Wakil Presiden KSPSI), Ahmad Supriadi (Wakil Presiden Buruh), Wiliam Yani Wea (Ketua LBH DPP KSPSI), Fredy Sembiring (Wasekjend KSPSI), dan Akmani (Wasekjend KSPSI/TA Komisi IX). Sementara perwakilan KSPI yaitu Ramidi, S. Rosyad, Zaenudin, dan Catur Andarwanto.
Dalam kesempatan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan dukungan moral kepada DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang harus bebas dari tekanan dan intervensi.
“Kami mendukung DPR RI ini agar tetap jadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Karena DPR RI ini adalah rumah rakyat. Teruslah mendengarkan aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus,” kata Abdul Gani.
Andi menambahkan, dalam situasi politik dan hukum belakangan ini, publik melihat banyak dinamika yang mencemaskan dan berpotensi menunggangi institusi-institusi negara. Oleh karena itu, ia menegaskan aliansi buruh mendorong adanya reformasi Polri.
“Dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu, pucuk pimpinan Polri.”
“Jadi buat kami cukup meresahkan. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal KSPSI, Ramidi pun turut membacakan secara langsung sejumlah tuntutan buruh yang disuarakan dalam aksi. Ia menekankan tiga poin utama yang menjadi perhatian serius serikat pekerja.
Pertama, penghapusan sistem outsourcing. Kedua, desakan agar Upah Minimum Regional dinaikkan secara signifikan menjadi Rp8,5 juta demi menjawab kebutuhan hidup layak buruh di tengah tekanan ekonomi. Ketiga, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) agar dinaikkan menjadi Rp7,5 juta, sebagai bentuk keadilan fiskal bagi pekerja.
KSPSI AGN dan KSPI juga menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan dukungan terhadap supremasi sipil, penegakan hukum yang adil, pengesahan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.
Juga, komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR yang terbuka pada aspirasi rakyat.(lia)