JAKARTA (Pos Sore) — Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Institut Pertanian Bogor, Selasa (15/6/2021). Kunjungan kerja ini untuk pendalaman dan mendengar masukan pakar mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah kepulauan.
Dalam kesempatan itu rombongan BAKN bertemu dengan Prof. Arif Satria, Rektor IPB dan Prof. Nunung Nuryartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, yang juga menjadi anggota Dewan Penelitian Nasional periode 2019-2022 dengan bidang keahliannya meliputi ekonomi pembangunan, keuangan mikro, dan kebijakan publik.
Wakil ketua BAKN, Anis Byarwati menyampaikan, BAKN telah mengunjungi para kepala daerah di berbagai provinsi untuk mendengar dan menyerap keterangan dari mereka terkait realisasi DAK di daerah.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menilai, terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi pemerintah daerah dan kemampuan pemerintah pusat. “Ekspektasi pemerintah daerah terlalu tinggi dari kemampuan pemerintah pusat terhadap dana alokasi khusus ini,” ujarnya.
Anis menjelaskan dalam rentang 2017-2021, kemampuan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana ke daerah hanya sekitar 13-18%. Yang tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar 18%. Dari pengajuan Rp338,035 triliun, pagunya hanya Rp63,648 triliun (18,83 persen).
Menyoroti hal ini, Anis memastikan akan berdampak pada proses pembangunan di daerah. Ia mengingatkan tujuan DAK sebagai bentuk desentralisasi fiscal yaitu agar pembangunan tidak terlalu senjang antara pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan yang di daerah. Karena itu, pemerintah pusat wajib membantu pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini juga mengemukakan kendala teknis yang masih sangat banyak yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan. Seperti juknis yang terlambat dikirim ke daerah. Saat pembangunan di daerah sudah berjalan, penjelasan dari pusat baru datang dan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap APBD.
Terlebih untuk daerah kepulauan dengan kondisi istimewa yang nampak kasat mata. Anis menyayangkan kendala teknis yang masih terjadi untuk daerah kepulauan tersebut. Daerah kepulauan yang memiliki kekhasan sarana dan prasarana masih sangat tertinggal, baik sarana pendidikan maupun kesehatan, berdampak serius pada pemenuhan kapasitas SDM.
Anis menjelaskan permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi pada 2020, tapi terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2008,The Smeru Research Institute menyampaikan hasil penelitian tentang DAK dengan permasalahan yang sama. Bahkan pada 2010 penelitian World Bank yang berjudul Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010, menunjukkan permasalahan yang sama.
Karena itu, Anis menegaskan BAKN akan merumuskan rekomendasi yang betul-betul memberikan solusi. Sehingga DAK memiliki pengaruh signifikan sesuai tujuan asalnya. (tety)