JAKARTA (Pos Sore) — Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sangat mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pilkada serentak yang digelar Desember mendatang. Hal ini bertujuan agar dapat mencegah kecurangan pemilu sejak perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota.
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material Hammam Riza mengatakan e-Voting mampu bekerja secara cepat, tepat dan akurat, untuk melihat hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari e-Voting memiliki tingkat keamanannya yang sangat terjamin dan tidak bisa dimanipulasi.
“Saat ini BPPT sudah menguji coba e-Voting di 200 desa pada Pilkades 2010, seperti Musi Rawas di Sumatera Selatan, Jembrana di Bali, dan Boyolali di Jawa Tengah,” ungkapnya, kemarin.
Di satu sisi Hammam menyayangkan hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga yakin untuk menggunakan teknologi pemungutan suara secara elektronik atau electronic voting (e-Voting) yang dimiliki oleh BPPT. Hammam menilai keengganan partai politik (parpol) untuk menggunakan teknologi baru dalam pemungutan suara menjadi salah satu alasan ketidakyakinan KPU.
Padahal, kata Hammam, pihaknya telah siap dengan teknologi e-Voting yang telah dikembangkan sejak 2009 lalu. Uji coba juga telah dilakukan pada lebih dari 200 pemilihan kepala desa sejak 2010 lalu.
“Kita juga tidak mau buru-buru. Yang penting, KPU yakin dulu. Sayangnya, sampai sekarang, KPU belum yakin,” katanya.
Hammam juga meminta agar KPU memisahkan persoalam sistem politik dan sistem teknologi. “Jangan bilang sistem teknologi tidak siap karena sistem politik tidak siap. Kami sudah siap. Saya berharap di masa mendatang pihaknya (BPPT) bisa diberi kepercayaan untuk mendukung pelaksanaan e-Voting di Indonesia,” tutupnya. (tety)