JAKARTA, PosSore.id — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dirinya sendiri untuk meningkatkan dan mengembangkan manajemen integritas.
Langkah tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jikapun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Yasserli, hal itu merupakan proses akuntabilitas yang sudah dijalankan dengan baik.
“Kita ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP dari BPK tahun ini,” ujar Yassierli.
Menaker Yassierli usai penandatanganan pakta integritas jabatan para pejabat tinggi serta pengelola keuangan di Kemnaker yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal, Rabu (30/10/2024) mengatakan, untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini WTP tahun 2024, setiap laporan realisasi anggaran memiliki kesesuaian dengan laporan operasional.
Hal tersebut memperkuat pernyataan Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto yang dalam laporannya yang mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.
Yassierli yang didampingi Wakil Menaker Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa seluruh pejabat di lingkungan Kemnaker harus mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan.
Artinya, tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh jajaran Kabinet mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga integritas.
“Kami para anggota kabinet sudah duluan melakukan pakta integritas dihadapan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Menaker Yassierli menugaskan Wamenaker Immanuel Ebenezer memantau dan memperkuatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan re-evaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap satker.
Yassierli juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemnaker bersikap hati-hati terhadap pengaduan masyarakat, terutama dalam berinteraksi melalui media sosial.
“Interaksi yang mudah secara digital dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang perlu menjadi perhatian, ” ujarnya.
Dia menbatakan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, semua Kabinet merah putih mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Atas dasar itu Menaker dan wakilnya mengajak seluruh pejabat di Kemnaker lebih hati-hati dan berkomitmen menjaga integritas untuk mempertahankan WTP. (**)