Cholil Nafis ingatkan jasa Palestina dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia //Foto: Ist
POSSORE.ID, Jakarta — Nih….sikap tegas Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait kebijakan Presiden Prabowo mengikutkan RI masuk dalam Board of Piece (BoP/Dewan Perdamaian) bentukan Presiden Trump. Melalui KH KH Muhammad Cholil Nafis, MUI kembali menyarankan RI segera keluar saja dari lembaga tersebut sebagaimana saran banyak pihak di dalam negeri.
Waketum MUI itu menilai BoP atau Dewan Perdamaian Gaza tak efektif. Ia menyatakan inisiatif tersebut digagas pihak yang tak berpihak pada perdamaian sejati. Indonesia sebaiknya segera keluar demi jaga prinsip diplomasi bebas aktif.
Pandangan tegas disampaikan usai silaturahmi dan buka puasa dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis malam (5/3-260). Cholil Nafis hadir mewakili MUI dalam diskusi geopolitik global yang memanas.
Ia menegaskan BoP gagal meredam konflik, dan justru berpotensi memperkeruh situasi Timur Tengah.
Sebelumnya, begitu perang AS/Israel versus Iran dikobarkan Presiden AS Dinald Trump dengan menyerang Iran dan menewaskan pemimpin tertingginya Ali Kamhenei dan ratusan warga, MUI langsung meluarkan sikap tegasnya.
MUI secara resmi mendesak pemerintah RI keluar dari Board of Peace, sebagai reaksi pertama menanggapi serangan Amerika dan Israel terhadap Iran Sabtu (28/2/2026).
MUI menjelaskan, Amerika yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP menghadapi pertanyaan besar: Apakah strategi tersebut sungguh diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina?.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan Ahad (1/3/2026).
Menurut Cholil Nafis, Indonesia tak perlu terlibat forum yang tak memberi dampak nyata bagi perdamaian. Posisi non-blok dan netral tetap jadi pegangan utama bangsa. Langkah keluar dari BoP akan memperkuat citra Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia.
Cholil Nafis menekankan efektivitas lembaga internasional harus diuji hasil konkretnya. BoP dinilai lebih simbolis ketimbang solutif hadapi eskalasi perang. MUI mendorong pemerintah ambil sikap tegas demi kepentingan nasional.
MUI sejalan kekhawatiran tokoh agama lain soal keterlibatan Indonesia di forum kontroversial.
Pertemuan di Istana jadi momentum berbagi pandangan strategis. Pemerintah diminta pertimbangkan masukan ulama dalam rumuskan kebijakan luar negeri.
Sebelumnya, opsi keluar dari BoP pernah disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para kiai dan ulama dalam pertemuan di Istana pada 3 Februari 2026.
Dalam hal ini, lebih jauh ada pendapat yang mengingatkan, RI bukan milik pribadi siapa pun. Uang negara berasal dari pajak rakyat dan seharusnya dipakai untuk kepentingan publik, seperti pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa, bukan untuk kepentingan politik atau membangun citra.
Rakyat berhak mempertanyakan setiap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan mereka, karena kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Lalu, bagaimana sikap Prabowo pada pertemuan Kamis malam (5/3-26), di saat AS/Israel terus menggempur Iran dan menyebabkan berkobarbta perang di Timur Tengah?
Di hadapan kl 160 orang tokoh masyarakat itu, ternyata, Prabowo kembali melontarkan janjinya. Indonesia akan keluar dari keanggotaan Dewan BoP manakala lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump itu tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari zionis Israel. (lia)