JAKARTA (Possore.id) — Aliansi Kebangsaan, Jumat 16 Juni 2023, kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Strategis Dunia Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
FGD dimoderatori dosen Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Dr Susetya Herawati. Sebagai narasumber, Pontjo Sutowo (pengusaha & pendiri Aliansi Kebangsaan), Amalia Adininggar Widyasanti Ph.D (Deputi Ekonomi BAPPENAS), dan Ninasapti Triaswati Ph.D (Ekonom Universitas Indonesia).
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berkesempatan memberikan keynote speech secara typing. Ia menegaskan wirausaha berperan sangat penting dalam perkembangan suatu negara.
Menurutnya, keberadaan wirausaha yang aktif dan sukses dapat berdampak positif pada aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha di Indonesia.
Caranya, dengan menyiapkan dua program utama, yakni program peningkatan populasi wirausaha baru dan program wirausaha yang inovatif.
Ia menekankan sektor usaha nonmigas hingga saat ini masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB sebesar 16,77 persen pada triwulan pertama 2023, dan kontribusi ekspor nonmigas sebesar 70,2 persen dari total ekspor nasional.
“Untuk meningkatkan daya saing dan menjaga ketahanan industri, teknologi berperan strategis,” tegasnya.
Karena itu, Kemenperin terus mengoptimalkan penerapan teknologi digital diseluruh rantai pasok mulai dari desain, proses produksi, distribusi, hingga layanan pasca jual. Salah satunya melalui inisiatif Making Indonesia 4.0.
“Ini adalah strategi kita untuk percepatan transformasi digital pada sektor industry sehingga kita berharap target Indonesia menjadi top teen ekonomi dunia pada 2030 bisa tercapai,” jelas Menteri Agus.
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, mengatakan meski teknologi berperan penting dalam sektor usaha non migas, namun nyatanya penguasaan teknologi Indonesia masih sangat rendah.
Penyebabnya, antara lain belum terbangunnya ekosistem inovasi nasional yang kondusif bagi pengembangan sains dan teknologi. Baik pada aspek regulasi, tatakelola, alokasi sumber daya maupun peraturan kelembagaan.
Dari sisi kelembagaan, sinergi dan kolaborasi tiga pihak atau triple helix antara perguruan tinggi atau lembaga riset, pemerintah dan dunia usaha juga belum menunjukkan kinerja yang memadai.
Menurut Pontjo, proses hilirisasi hasil riset dan inovasi yang dihasilkan lembaga riset atau perguruan tinggi hingga kini masih menghadapi berbagai masalah. Terutama adanya jurang yang sangat lebar antara lembaga riset dengan dunia industri.
Persoalan besar lainnya, lanjut Ponjto, adanya ancaman kekuatan global baik oleh entitas negara maupun non negara yang memang tidak menghendaki Indonesia menjadi negara maju.
Sementara di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi praktik mafia pemburu rente dalam bidang perekonomian/perdagangan. Para pemburu rente ini dijadikan proxy oleh kekuatan global.
Pontjo berpendapat dunia usaha memiliki peran strategis. Dalam kolaborasi kelembagaan triple helix, dunia usaha atau industri berperan sebagai pendorong, pengembang, pengguna sekaligus memasarkan hasil riset dan inovasi teknologi.
“Dalam pengembangan sains dan teknologi, selama ini kita berada dalam jebakan negara dominan, bahwa segalanya harus oleh negara. Kondisi ini tentu menjauhkan kita dari inovasi,” kata Pontjo.
Menurutnya, pengembangan sains dan teknologi tidak bisa lepas dari peran dunia usaha. Hal ini harus disadari tidak saja oleh dunia usaha tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, kepentingan memajukan dunia usaha harus menjadi kepentingan bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
“Sayangnya, saat ini masih banyak pengusaha yang men-subordinasikan diri kepada kekuasaan,” ujarnya.
Artinya, bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha yang sehat dan inovatif, tetapi dari privilege dan konsesi yang diberikan patron politik. “Inilah tantangan besar dunia usaha yang kita hadapi dewasa ini.
Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Pontjo mengatakan Indonesia perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha. Bagaimanapun dunia usaha adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sekaligus juga pusat berkembangnya teknologi yang sangat menentukan tingkat kemandirian ekonomi bangsa dan daya saing dalam pertarungan global,” ujarnya.
Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini baru sekitar 3,1 persen dari jumlah penduduk. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen dan Thailand 4,26 persen.
Dari jumlah yang ada pun, kata Pontjo, belum semua pengusaha ikut berperan dalam mengembangkan inovasi teknologi yang sangat diperlukan dalam mendorong kemandirian ekonomi.
Karena itu, guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha, pelatihan menjadi wirausaha tentu harus ditingkatkan. Pertanyaannya, siapa yang berkepentingan melatih wirausaha ini? Dunia usaha, pemerintah atau masyarakat?
Sementara itu, Ninasapti Triaswati dalam paparannya mengatakan agar riset dan inovasi menjadi bagian organik dari dunia usaha, ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Pertama pemerintah perlu memperjelas peta pembangunan industrinya, sehingga BUMN dan usaha swasta dapat mengembangan Riset dan Inovasi sesuai visi-misi pemerintah.
Kedua, pemerintah perlu mengubah strategi pendanaan dan pengelolaan/governance untuk industri-industri strategisnya.
Ketiga, swasta akan mengikuti peta industrialisasi pemerintah yang relevan dengan bisnisnya.
Keempat, riset dan Inovasi akan menjadi bagian organic Dunia Usaha dengan dukungan program insentif pemerintah.
“Agar dunia usaha berkontribusi pada pengembangan inovasi dan teknologi, pemerintah perlu memberikan insentif yang jelas untuk pengembangan inovasi teknologi,” katanya.
Misalnya, insentif pajak, regulasi perdagangan, dan sebagainya. Cara ini telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti AS dalam industry otomotif dan senjata/militer.
Dalam pengantarnya, Sekjen Aliansi Kebangsaan Ahmad Zacky Siradj, mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma perekonomian dunia.
Semula berbasis pada sumber daya alam, menjadi berbasis saint dan teknologi. Bahkan kekuatan bangsa kini diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan umum.
“Model ekonomi berbasis pengetahuan dapat menstimulasi kreativitas dalam penerapan pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Negara yang berbasis pengetahuan seperti Eropa pada umumnya dan beberapa Asia terutama China, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan ternyata lebih mampu mensejahterakan rakyatnya dari pada negara yang hanya bersandar pada kekayaan sumber daya alam.
“Belajar dari suskes negara tersebut, sudah seharusnya Indonesia mentrasformasikan dirikan dari perekonomin ekstratif tradisional ke perekonomian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” lanjutnya.
Namun saat ini penguasaan teknologi di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat dikenali dari berbagai indeks yang dipublikasikan.
Ketergantungan terhadap teknologi luar juga sangat tinggi, dan menempatkan Indonesia masih sebagai pengguna teknologi dibanding penemu, pengembang dan produsen teknologi.