JAKARTA (Pos Sore) – Penting, karbon biru untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karbon Biru adalah upaya mengurangi emisi karbondioksida di bumi dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, padang lamun, rumput laut dan ekosistem pesisir. Vegetasi pesisir diyakini dapat menyimpan karbon 100 kali lebih cepat dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Achmad Poernomo, mengungkapkan, konsep dan solusi litbang Karbon Biru pertama kali digaungkan pada Februari 2010 saat pertemuan The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum di Bali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur UNEP. Di tahun itu juga Balitbang KP melakukan penelitian karbon biru melalui pilot project Blue Carbon di Teluk Banten dan Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur.
“Dari penelitian tersebut diperoleh hasil padang lamun memiliki potensi menyerap dan menyimpan karbon sekitar 4,88 ton/Ha/tahun. Total ekosistem padang lamun di Indonesia dapat menyimpan 16,11 juta ton karbon/tahun. Rata-rata penyerapan dan penyimpanan karbon ekosistem mangrove sebesar 38,8 ton/Ha/tahun. Keseluruhan potensi penyerapan karbon ekosistem mangrove adalah 122,22 juta ton/tahun,” katanya, usai membuka Coastal Carbon Technical Workshop, di Auditorium Gedung Balitbang KP2 Jakarta, Rabu (15/4) yang berlangsung hingga Kamis (16/4).
Karenanya, ia berpendapat, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai manfaat dari ekosistem laut, mulai dari penyangga kualitas perairan, habitat dari berbagai hewan/organisme penting baik secara ekonomis atau ekologis, pelindung pantai dari abrasi ombak, sarana rekreasi dan lain-lain.
Lokakarya itu sendiri membahas posisi dan perkembangan terakhir tentang pengetahuan ilmiah potensi karbon wilayah pesisir Indonesia, peluang-peluang kebijakan, serta kapasitas kelembagaan dan upaya pemberdayaan komunitas dalam rangka mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan berbasis karbon pesisir di Indonesia.
Melibatkan pakar dari lembaga nasional dan internasional, lokakarya ini diharapkan dapat menghadirkan pengetahuan mutakhir, merekomendasikan peluang kebijakan, upaya peningkatan kapasitas lembaga, dan penguatan komunitas yang diperlukan untuk mendukung program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan nasional.
Lokakarya ini juga tindak lanjut atau bagian dari sumbangsih Balitbang KP dalam menyukseskan target reduksi emisi karbon nasional hingga 20% pada 2020. Ini juga bagian dari upaya mendukung terimplementasinya visi pembangunan ekonomi hijau sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2020.
“Secara khusus, lokakarya akan juga membahas implementasi program dan model pemberdayaan komunitas yang sudah mapan dalam kerangka manajemen dan konservasi pesisir,” kata Achmad.
Menurutnya, laju kerusakan ekosistem laut di Indonesia menjadi hambatan dalam laju penurunan emisi karbon. Menurut data REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) kerusakan ekosistem mangrove relatif lebih tinggi dibanding ekosistem padang lamun, sekitar 3,7% pertahun dengan tingkat kerusakan paling tinggi terjadi di pulau Jawa terutama Pantura. Kondisi terbaik ekosistem ini berada di utara Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur (Papua dan Maluku). (tety)