Jakarta (Possore.com) — Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi.
Setelah meresmikan 4 stasiun terpadu awal Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT. MRT Jakarta (MRTJ), PT. Transportasi Jakarta (TJ), dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi.
Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6).
Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut diantaranya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo, dan Perwakilan dari Kementrian Perhubungan serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan kembali pentingnya seluruh pihak untuk berkolaborasi menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi, bukan hanya modanya tetapi juga tarif serta sistem pembayarannya agar lebih efisien dari sisi pengguna transportasi.
Sehingga akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum massal.
“Kita menyadari persis di kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum ini harus terintegrasi. Intinya adalah dengan adanya pengintegrasian ini maka insya allah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat, target kita bisa kembali ke situasi 98 dimana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen,” ucap Gubernur Anies.