JAKARTA (Pos Sore) — Himpunan Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional (HAMAS) menyoroti dana saksi partai politik pada pelaksanaan Pemilu 2014 yang menggunakan dana APBN.
Menurut Ketua HAMAS Puteranegara, Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wajib memberikan jaminan tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu nanti. Jika jaminan soal transparansi ini tidak ada, kata dia, rakyat kembali yang akan rugi karena APBN diambil dari pajak rakyat.
“Transparansi ini memang harus dibutuhkan karena masyarakat berharap pemilu tahun ini lepas dari segala kecurangan dan tindakan kotor lainnya. Ketika parpol membutuhkan rakyat saat yang sama seharusnya parpol tidak menyengsarakan rakyat,” kata Puteranegara, Selasa (4/2).
Sebelumnya Divisi Anti Korupsi Indonesian Corruption Watch (ICW) Almasafrina mengatakan pembiayaan saksi ini kurang tepat dialokasikan lewat APBN. Karena seharusnya partai yang mempersiapkan seluruh anggaran untuk pembiayaan saksi.
“Transparansi ini memang harus dibutuhkan karena masyarakat berharap pemilu tahun ini lepas dari segala kecurangan dan tindakan kotor lainnya. Ketika parpol membutuhkan rakyat saat yang sama seharusnya parpol tidak menyengsarakan rakyat.”
Parpol, lanjut dia, harus lebih matang dan siap soal finansial. “Indikasi penyelewangan dana ini akan segera terlihat dengan seiringnya waktu menuju pemilu 2014,” jelas dia.
Alma menyayangkan restu pemerintah soal dana saksi. Pasalnya, saat pembahasan awal, pemerintah tidak setuju usulan penyelenggara pemilu dan DPR soal dana ini. “Tetapi entah kenapa akhirnya pemerintah menyetujui hal tersebut. Seharusnya libatkan masyarakat untuk mengambil suatu kebijakan, dan timbang dahulu positif dan negatif dari pembahasan ini,” jelas Alma.(batubara/fent)