JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintah harus bertindak tegas dan cepat mengambil keputusan tentang status transportasi online dengan mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna jasa dan pengemudi transportasi tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menanggapi betrok antara pengemudi transportasi online dengan pengemudi taxi konvensional pada aksi demo di beberapa ruas jalan di Jakarta, Selasa (22/3).
“Yang menjadi korban dalam bentrok tersebut adalah para pengemudi baik dari transportasi konvensional maupun online. Pemerintah harus hadir dalam konflik yang terjadi di masyarakat dan mencari jalan keluar penyelesaikan setiap konflik dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pengusaha,” tegas Neng, Rabu (23/3).
Menurut dia, sejumlah pihak sudah mengajukan berbagai usulan penyelesaian konflik itu mulai dari revisi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerbitan Peraturan Pengganti UU (Perpu) atau Peraturan Presiden (Perpres), penutupan aplikasi transportasi online, hingga memaksa perusahaan penyedia jasa aplikasi memenuhi persyaratan izin operasi transportasi di Indonesia.
“Apapun solusi yang dikeluarkan pemerintah, semuanya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, baik itu pengguna atau konsumen maupun pengemudi. Pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanannya konsumen pengguna transportasi publik terjaga dan pengemudi juga tidak kehilangan mata pencaharian,” demikian Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. (akhir)
Pemerintah juga harus jeli melihat berbagai kepentingan yang ada di balik perseteruan dua moda transportasi ini. Apalagi mengamati perusahaan-perusahaan transportasi public besar, baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi yang bersaing sekarang ini.
“Pemerintah harus memberikan jaminan bahwa masyarakat konsumen dan pengemudi tidak menjadi korban persaingan tidak sehat dari perusahaan-perusahaan transportasi public besar,” tambah wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat itu.
Dinilai, masyarakat tengah menanti ketegasan pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik taksi ini. “Konflik seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan menyengsarakan masyarakat pada umumnya, konsumen, dan pengemudi pada khususnya,” demikian Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. (akhir)