JAKARTA (Pos Sore) — Keberhasilan Badan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dalam menanggulangi kemiskinan, akan dijadikan program nasional. Pelayanan terpadu ini dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya secara signifikan.
“Dengan adanya pelayanan terpadu ini pemda bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi layanan satu atap. Tak ada lagi SKPD yang jalan sendiri dalam menangani masalah sosial,” kata Kepala Badan Pelatihan dan Penelitian Kementerian Sosial, Harry Hikmah, usai Rakor Progress Report Program ‘Pandu Gempita’, di Kemenko Kesra, Rabu (26/2).
Pelayanan terpadu yang menjadi prototipe penanggulangan kemiskinan nasional ini nantinya menjadi ‘Pandu Gempita’ (Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera). Jadi, jika ada warga miskin ingin mengurus raskin, misalnya, bisa ke sini, tak perlu lagi ke SKPD.
Menurut Harry, dijadikannya Pandu Gempita sebagai program nasional, tak lepas dari keberhasilan diterapkannya di lima kota. Yaitu Sukabumi (Jawa Barat), Metro Lampung, Sragen (Jawa Tengah), Bantaeng (Sulawesi Selatan), dan Berau (Kalimantan Timur).
Sementara itu, Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Chazali Situmorang, mengatakan, Pandu Gempita akan memberi ruang cukup luas kepada Kementerian Sosial berkolaborasi dengan kementerian lain.
“Setelah dilakukan proses uji coba di lima kota itu, didapatkan gambaran positif sehingga kuat untuk diangkat jadi program nasional. Momentumnya sangat tepat sekali, terlebih sedang merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kalau dibahas pada tahun 2015, akan lama prosesnya,” kata Chazali.
Adanya ‘Pandu Gempita’ ini, diyakini tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan. Justru akan meringankan beban kerja SKPD sehingga memperkuat kapasitas daerah, efektif dan berkelanjutan. (tety)