JAKARTA (Pos Sore) — Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rahardjo Benjamin mengakui hingga kini separuh lebih perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) tengah kepayahan.
Ia menyatakan naiknya ongkos produksi akibat kenaikan tarif dan pungutan kehutanan menambah kesulitan pelaku usaha.
Contohnya, soal pembayaran iuran HPH untuk perpanjangan areal konsesi seluas 200.000 hektare yang bisa mencapai Rp35 miliar. Ada juga pungutan kompensasi untuk masyarakat adat di Papua yang besarnya bisa mencapai Rp250.000/m3.
“Naiknya ongkos produksi akibat kenaikan tarif dan pungutan kehutanan menambah kesulitan pelaku usaha.”
“Kenaikan biaya menjadikan produksi tidak lagi menguntungkan,” kata Rahardjo,” kemarin.
Direktur Bina Usaha Hutan Alam Kementerian Kehutanan Awriya Ibrahim mengakui kondisi sulit yang kini terjadi pada bisnis pengusahan hutan.
Akibat kondisi tersebut potensi tebangan yang berdasarkan perhitungan bisa mencapai 14-17 juta m3/tahun, hanya bisa direalisasikan sekitar 5 juta m3/tahun dalam beberapa tahun terakhir.
“Pemerintah sedang mengkaji peluang untuk membuka keran ekspor kayu bulat. “
“Kegiatan usaha harus diupayakan tetap menguntungkan sehingga kelestarian hutan produksi tetap bisa dipertahankan,” kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah sedang mengkaji peluang untuk membuka keran ekspor kayu bulat. Pembukaan ekspor diharapkan bisa mengatrol harga kayu bulat sehingga mengimbangi kenaikan ongkos produksi. (fent)