CIBINONG (Pos Sore) — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro berkesempatan menghadiri Puncak Peringatan Hari Informasi Geospasial 2017 di Badan Informasi Geospasial (BIG) Cibinong, Selasa (24/10).
Dalam kesempatan itu, Bambang meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial. Bambang berharap kehadiran gedung ini dapat semakin mendekatkan BIG dengan masyarakat.
Bambang juga menerima foto udara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Kelayang dan Pulo Lengkuas, Bangka Belitung, yang diserahkan Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin.
Dalam sambutannya, Bambang berharap kinerja BIG semakin meningkat, mengingat badan ini berperan besar dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan perekonomian. “Jangan sampai perekonomian terganggu karena tumpang tindih lahan,” tegasnya.
Ia mengharapkan data Informasi Geospasial (IG) yang dimiliki BIG bisa mudah diakses oleh masyarakat dengan harga murah dan bisa memberikan informasi yang lengkap. Google Maps, katanya, bisa dijadikan contoh. Karenanya, perlu melibatkan provider dalam negeri untuk memanfaatkan peta dari BIG.
“Untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan informasi geospasial dalam jumlah besar dengan berbagai resolusi. Hingga saat ini baru 21 persen kebutuhan informasi geospasial yang bisa dipenuhi oleh BIG dan sejumlah instansi,” katanya.
Menurutnya, harus melakukan berbagai langkah cepat, bisa menggunakan foto udara, radar satelit dan lainnya. Pihaknya, menargetkan pada 2019 semua wilayah Indonesia sudah terpetakan dengan baik.
Ia mengungkapkan, ketidakselarasan data yang dimiliki pemerintah selama ini menjadi hambatan besar dalam perencanaan pembangunan. Jika nantinya kebijakan satu peta sudah terealisasi, diharapkan pemerintah memiliki referensi tunggal dalam penyusunan kebijakan pembangunan di segala bidang.
“Karena itu, kita harus lakukan percepatan kemandirian informasi geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta yang dicanangkan Presiden,” lanjut Bambang.
Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menegaskan, kemandirian geospasial mutlak diupayakan secara serius. Perlu kerja keras jajaran BIG mengingat begitu luasnya wilayah NKRI dan besarnya sumber daya yang harus diinvestasikan jika tergantung pada negara lain.
“Menjadi tugas bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial, baik melalui pengembangan inovasi teknologi Informasi Geospasial (IG), peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, penguatan aspek kelembagaan dan peraturan, serta kebijakan lainnya untuk mendorong terwujudnya kemandirian geospasial tersebut,” kata Hasanuddin dalam rangkaian HUT ke-48 BIG bertema ‘Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara’, itu.
Ia menjelaskan, saat ini BIG telah menyiapkan berbagai standar, spesifikasi dan grand design untuk berbagai kegiatan IG Dasar maupun IG Tematik di Indonesia. Penyiapan SDM yang kompeten dalam bidang IG juga menjadi fokus BIG dengan cara melakukan kerja sama dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia melalui pembangunan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS).
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan citra tegak satelit resolusi sangat tinggi (CTSRT) Kabupaten Belu, NTT, dan penyerahan peta kerja desa hasil kesepakatan delimitasi batas desa secara kartometrik Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Selain itu, penyerahan surat rekomendasi akhir konsultasi tata ruang, penyerahan anugerah Bhumandala Award kategori Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial. Adapun daerah penerima penghargaan adalah Kota Manado, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Bogor, Kabupaten Jepara, Kota Bandung, Kota Pekanbaru, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Temanggung.
BIG juga menyerahkan piagam penghargaan pemenang YouTube Geo-Innovation Competitive 2017, penyerahan sertifikasi profesi SDM Informasi Geospasial, penyerahan penghargaan pemenang kompetisi blog, dan penyerahan penghargaan Barbara Petchenik Award pemenang Map Children Competitive 2017. (tety)