JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengajak Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah Indonesia untuk bahu-membahu memberdayakan dan mempromosikan produk-produk UMKM Indonesia. Dengan harapan dapat meningkatkan pasar ekspor pelaku UMKM.
Berdasarkan data Atase Perdagangan Indonesia di Tokyo tahun 2020, Teten menyampaikan, potensi ekspor produk Indonesia ke Jepang selama ini berupa produk pangan olahan, hortikultura atau pertanian, spare part otomotif, furnitur, dan energi terbarukan. Peluang ini yang harus bisa dimanfaatkan pelaku UKM Indonesia.
“Sehingga dapat meningkatkan dayasaing produknya dan dapat segera masuk ke pasar Jepang maupun negara lainnya,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Webinar Nasional bertajuk Penguatan Sektor UMKM dalam Mengakselerasi Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Jumat (22/1/2021), yang diadakan KBRI di Tokyo dan PPI Jepang.
Jepang sendiri, kata Teten, mitra penting dalam perdagangan internasional. Hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin sejak penghujung era 1950-an. Indonesia selalu mengalami surplus dalam perdagangan dengan Jepang. Terlebih Jepang adalah negara kedua mitra dagang terbesar Indonedia setelah China dengan pangsa pasar ekspor dari Indonesia sekitar 10 persen.
Bukan hanya pesan itu saja yang disampaikan Teten kepada PPI. Teten juga berharap setelah mereka menyelesaikan studi di Jepang, segeralah kembali ke tanah air, untuk ambil bagian mendekatkan 64 juta pelaku UMKM dan 97% tenaga kerja dengan berbagai inovasi dan teknologi unggul.
Dikatakan, untuk memperbesar kapasitas UMKM agar berkontribusi dalam ekspor nasional, KemenKopUKM tahun ini akan mendorong UMKM masuk ke sektor formal, mendorong pengelolaan UMKM berkoperasi/berkelompok dalam skala ekonomis, hingga mengembangkan UMKM berbasis komoditi unggulan. Termasuk dengan meningkatkan UMKM ke ekosistem digital.
Pada kesempatan itu, Teten juga menekankan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 harus dimulai dengan memulihkan UMKM dan koperasi di dalam negeri. Sebab, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja.
Karena itu, pada 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi. Stimulus yang diberikan berupa Subsidi Bunga KUR dan Non KUR, KUR Super Mikro, insentif pajak, tambahan modal kerja koperasi melalui LPDB-KUMKM, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Dari hasil Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap UMKM yang dirilis Lembaga Demografi – LPEM FEB UI menunjukan, program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Mayoritas responden menggunakan dana program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku (34%) dan pembelian barang modal (33%). (tety)