JAKARTA (Pos Sore) – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, berharap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke depannya dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan pelayanan seperti ini berarti negara hadir untuk rakyat miskin yang membutuhkan fasilitas kesehatan dari Negara.
“BPJS Kesehatan dikhususkan bagi mereka yang benar-benar miskin dan membutuhkan, bukan mereka yang sudah mampu dan malah memanfaatkan dana BPJS dari Negara,” tandasnya, usai memimpin Rakor Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/1) malam.
Rakor yang juga dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, ini dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.
Rakor kali ini juga membahas peruntukan BPJS Kesehatan untuk buruh serta sosialisasi BPJS Kesehatan ke seluruh daerah. “Dengan begitu BPJS Kesehatan dapat terkonsolidasi dan semua wilayah /daerah bisa bertanggung jawab dengan BPJS di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Puan menilai rapat terkait BPJS Kesehatan ini dirasa perlu mengingat masih banyak hal yang perlu dikoordinasikan kembali di tingkat teknis berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan di lapangan dapat dikembalikan dengan begitu tidak terjadi defisit anggaran berkaitan dengan dana BPJS Kesehatan yang akan dikeluarkan di periode 2015.
“Kepada jajaran kementerian dan lembaga yang terkait dengan program BPJS segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan negara melalui program BPJS nantinya bisa diberikan maksimal bagi rakyat miskin yang selama ini membutuhkan,” harapnya.
“Masalah-masalah yang hingga kini masih dibahas antara lain terkait dengan buruh dan daerah-daerah seperti di provinsi dan kota. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri supaya pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia bisa segera terkonsolidasi. Semua wilayah bisa bertanggung jawab menjalankan BPJS di wilayahnya masing-masing,” lanjutnya.
Puan mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalokasikan dana besar untuk program BPJS agar rakyat miskin dapat secara maksimal menikmati layanan kesehatan. Karenanya, jangan ada warga kelas menengah atas ikut menikmati anggaran tersebut.
“Kami berharap BPJS tidak ditumpangi oleh masyarakat yang memang tidak membutuhkan dana BPJS dari negara, tapi kemudian dipakai oleh masyarakat kelas menengah atas,” tandasnya.
Terkait anggaran, hingga kini, menko PMK mengaku, belum ada penambahan anggaran untuk memperkuat BPJS Kesehatan. Meski begitu, hal teknis terus dibahas oleh tim teknis seperti, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, BPJS, dan diharapkan BPKP bisa dilibatkan supaya dana yang diminta sesuai dengan yang dialirkan di lapangan. Sementera terkait kenaikan iuran, khususnya untuk perorangan dan swasta masih dibahas pula oleh tim teknis. (Tety)