BANDUNG (Pos Sore) — Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diakui Puan Maharani, tidak mematok target pencapaian 100 hari kerja. Tidak seperti kementerian lainnya. Menko PMK ini menegaskan setiap hari kementerian yang dipimpinnya kerja, kerja, dan kerja.
“Kita tidak ada target. Setiap hari kita bekerja. Bahu membahu dengan kementerian di bawah koordinasi PMK bersama kabupaten provinsi dan kabupaten kota,” kata Menko PMK, Puan Maharani, di sela Kampanye Penerapan Gizi Seimbang serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang didukung The Tempo Group, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1).
Dikatakannya, program yang digulirkan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, baru bergulir beberapa bulan. Itu pun berjalan secara bertahap. Karenanya, tidak serta merta sesuai target secepat yang diharapkan. Yang terpenting berkesinambungan dan berkelanjutan.
“Bagi kami yang penting rakyat Indonesia di manapun berada merasakan sejahtera sehat jasmani dan rohani dan negara hadir bersama mereka,” tegasnya.
Ia menilai, program yang sudah terealisasikan dari 100 hari kerja dari kementerian terkait yaitu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan olaharaga, yang sudah mulai membangun jaringannya di masing-masing wilayah bersama pemda untuk bisa memulai prorgam yang pemerintah handalkan.
Program yang dimaksud yaitu memperbaiki pelayanan kesehatan, memperbaiki sekolah-sekolah, juga bagaimana kemudian kita bangun suansana aman nyaman produktif bagi perangkatnya.
“Itu semua berjalan perlahan-lahan, akan kita bangun. Jadi untuk evaluasi, ya kan kita kerja baru mau mulai 3 bulan, ini waktu yang sangat singkat. Jadi tidak mungkin saya katakan kita sudah lakukan dan berhasil. Kita baru memulai program-program yang sesuai nawa cita pak Jokowi dan pak JK,” katanya.
Terkait kelanjutan KIS (Kartu Indonesia Sehat), dikatakan Puan, masih dalam pembahasan DPR. Diharapkan setelah pembahasan selesai pada Februari ini, maka pada Maret saat anggaran sudah mulai keluar, akan dilanjutkan lagi.
“Apapun yang akan dilakukan itu sekarang kan harus berkoordinasi atau sedang dalam masa bahasan DPR,” ujarnya. (tety)