JAKARTA (Pos Sore) — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, meminta seluruh menteri di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk fokus pada tiga hal yang menjadi konsentrasi pembangunan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan: mengurangi kesenjangan, revitalisasi vokasi, serta perluasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Perlu sinergi seluruh K/L untuk dapat mencapai target sasaran pembangunan 2019,” jelas menko PMK usai rakor pelaksanaan program Tahun 2017 bidang PMK khususnya bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Kemenko PMK, Senin (16/1). Rakor ini untuk memastikan target sasaran di tahun 2019 serta target sasaran di tahun 2017 yang dapat dicapai.
Hadir dalam rakor kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.
Menko PMK mengatakan, sesungguhnya upaya pemerataan kesejahteraan itu akan diwujudkan melalui empat program utama yaitu redistribusi aset dan legalisasi tanah, perkuatan akses permodalan untuk rakyat, perluasan keterampilan melalui program kejuruan dan vokasi, serta perluasan bantuan langsung melalui KIP dan KIS.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA Yohana Yambise, mengatakan, akan melakukan pemantapan pada program GN-AKSA, Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO), dan perluasan Kota Layak Anak.
“Tahun ini kami juga akan terus menyosialisasikan program Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan,” papar Yohana.
Sementara Kemendikbud sebagaimana disampikan Muhadjir, pada tahun ini akan fokus pada program penguatan pendidikan Pancasila, pemerataan distribusi KIP, serta revitalisasi SMK dan perbaikan sejumlah kelas yang rusak.
Sedangkan Kementerian Sosial, menurut Mensos Khofifah, tahun ini akan lebih fokus pada pemantapan Program Keluarga Harapan (PKH), penyeleranggaran Bansos Non tunai melalui E-Warong, pemantapan penyaluran rastra, dan pemantapan basis data terpadu (BDT).
Puan pun meminta untuk memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada, terutama anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sesuai tugas dan fungsinya, Kemenko PMK bertanggungjawab melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) atas seluruh program yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta membangun karakter manusia Indonesia.
Rakor ini seusai arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna, pada 4 Januari 2017, yang menegaskan, pemerintah akan fokus kepada upaya pemerataan kesejahteraan dengan cara mengurangi angka kesenjangan (giniratio). (tety)