JAKARTA (Pos Sore) — Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri (RTM) terkait penanganan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) yang terjadi pada 7 Desember 2016.
Hadir pada rakor kali ini Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampanggile, Kepala Staf Preside Teten Masduki, Wakil Gubernur NAD Nova Iriansyah, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, serta para pejabat instansi terkait.
Dalam pengantar rakor, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menyampaikan tujuan diselenggaraknnya rakor tingkat menteri untuk mengetahui sejauh mana progress rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Pide, Pidie Jaya dan Bireuen.
“Rakor ini juga akan memfokuskan pembahasan rencana tindak lanjut Inpres No.5 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Aceh tahun 2016 yang baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017 agar berjalan sesuai harapan,” tambah Menko PMK.
Berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2017 ada 4 Kemenko, 14 Kementerian Teknis, 7 lembaga non kementerian dan 4 kepala daerah yang terlibat didalamnya dan peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadalah menkoordinasikan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Sebagaimana diketahui, gempa bumi yang menimpa NAD pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan Korban103 meninggal, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan pengungsi 85.133 jiwa. Adapun kebutuhan dana untuk penanganan bencana gempa bumi sesuai hasil Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) yang ada dalam Renaksi sebesar Rp 3,45 Trilliun, terdiri atas Sektor Permukiman (Rp 338 M), Infrastruktur (Rp 1,224 T), Sosial (Rp 646 M), Ekonomi (Rp 938 M) dan Lintas Sektor (Rp 308 M). (tety)