JAKARTA (Pos Sore) — Menjelang berakhirnya MDGs pada September 2015, Indonesia dipastikan tidak akan mencapai beberapa poin MDGs. Di antaranya terkait dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Padahal pada September mendatang, tujuan-tujuan baru akan disepakati dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Menteri Kesehatan, Nila F Moeleok, tujuan Pembangunan Milenium atau MDGs akan segera digantikan dengan tujuan pembangunan global yang baru, SDGs. SDGs mengharapkan pada 2030, angka kematian ibu dapat ditekan menjadi 70/100.000 kelahiran hidup dan nol kematian bayi baru lahir hingga balita oleh penyebab yang dapat dicegah.
Dikatakan, angka kematian bayi baru lahir dapat ditekan menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka kematian balita ditekan menjadi 25 per 1.000 kelahiran hidup. Pencapaian target ini tentunya membutuhkan peranan masyarakat sipil agar pembangunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) benar-benar terwujud.
“Saya berharap jaringan masyarakat sipil tetap akan terus berkerjasama dengan pemerintah dan jaringan serupa ada di semua provinsi Indonesia. Organisasi masyarakat sipil memegang peranan penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” kata menkes saat membuka Simposium Praktek Cerdas GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak), di Jakarta, Rabu (19/8).
Wahdini Hakim, senior program manager health-nutrition, Save the Children sependapat meningkatkan kesadaran masyarakat perlu dukungan organisasi masyarakat. Sejalan dengan temuan penelitian global tentang peran lembaga internasional dan lokal dalam mendorong kebijakan pemberian ASI yang dilakukan di 6 negara, yaitu Bangladesh, Brazil, Indonesia, Nigeria, Filipina dan Inggris oleh Save the Children dan Universitas Dundee Skotlandia, UK.
“Secara global baru 38% balita mendapatkan ASI eksklusif. Komitmen politik negara merupakan hal mendasar dalam meningkatkan angka ini. Tanpa komitmen politik semua upaya akan percuma,” ujarnya.
Studi di 6 negara termasuk Indonesia menyebutkan terdapat 5 faktor yang mendukung komitmen politik negara yaitu kerjasama, lingkungan yang mendukung, pelaksanaan program, advokasi-komunikasi dan dukungan tenaga kesehatan dan organisasi profesi.
“Kelima faktor ini lah yang dilakukan dan dikerjakan oleh masyarakat sipil yang akhirnya mampu mempengaruhi komitmen politik suatu Negara,” tandasnya. (tety)