JAKARTA (Possore.id) — Perhatian masyarakat Indonesia saat ini tengah tertuju ke pentas kontestasi politik pemilihan presiden yang akan berlangsung tahun depan.
Kandidat yang memenangkan kontestasi tersebut akan memimpin Indonesia sebagai Presiden lima tahun ke depan pada periode 2024-2029.
Karakteristik calon presiden (capres) yang terpilih dalam Pilpres 2024 akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan ke depan. Kepemimpinannya menentukan berhasil tidaknya Indonesia di masa mendatang.
Demikian disampaikan Ketua Umum Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam Focus Group Discussion (FGD) Diskusi Serial Kebangsaan bertema ‘Mencari Model Kepemimpinan Masa Depan’, Jumat 28 Juli 2023.
Diskusi yang dimoderatori oleh Manuel Kaisiepo S.IP., MH (Aliansi Kebangsaan) ini diselenggarakan oleh Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, HIPMI, harian Kompas.
Hadir sebagai narasumber Yudi Latif Ph.D (Pakar Kebangsaan/Cendekiawan), Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (Ketua Dewan Pakar FKPPI), dan Fachry Ali (Pengamat Sosial Politik).
Pontjo melanjutkan, siapa pun kandidat calon presiden yang akan terpilih, tipologi atau karakteristik kepemimpin presiden baru nanti akan sangat berpengaruh besar.
“Baik terhadap tata kelola pemerintahan dan negara, terhadap dinamika pembangunan nasional, juga berpengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara,” ujarnya.
Menurut Pontjo, faktor pemimpin dan karakteristik kepemimpinan sangat berpengaruh besar bahkan menentukan terhadap eksistensi dan keberhasilan suatu negara.
Begitu juga sebaliknya faktor kepemimpinan juga berpengaruh atas kemunduran bahkan kegagalan suatu negara.
“Karakteristik kepemimpinan itu dapat dilihat dari sisi personality dalam arti luas, orientasi ideologis, kecakapan tata kelola kenegaraan serta kecakapan manajerial, dan tentu juga perlu dilihat dalam konteks sosial, budaya, ekonomi serta konteks politik di mana para pemimpin tersebut berada,” katanya.
Secara teoritis dan berdasarkan pengalaman empiris di berbagai negara, tersedia banyak tipologi kepemimpinan yang bisa dijadikan sebagai referensi pembanding.
“Bagaimana kita mengkaji berbagai tipologi kepemimpinan dan mencari bagaimana model atau corak kepemimpinan bangsa dan negara yang cocok untuk Indonesia pada masa mendatang.”
Ilmuwan politik dari Australia Herbert Feith menyebut sejak awal kemerdekaan Indonesia hingga pertengahan tahun 1950-an, ada dua tipe kepemimpinan nasional di Indonesia.
Pertama, tipe solidarity maker dan kedua, tipe administrator. Tipe yang pertama (solidarity maker) mempunyai kemampuan menggalang massa, memainkan simbol-simbol identitas untuk menggalang solidaritas.
Tipe kepemimpinan ini terwakili dalam diri Presiden Soekarno dan para politisi pemimpin partai.
Kemudian tipe kedua (administrator) terwakili dalam diri Mohammad Hatta dan para ekonom-teknokrat yang memiliki kecakapan teknis dan administratif yang diperlukan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Tipe kepemimpinan solidarity maker dinilai tepat untuk mengelola masalah-masalah nation building, sedangkan tipe administrator dinilai tepat untuk mengelola masalah state building.
“Dari berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemimpinan politik di Indonesia pada fase awal kemerdekaan hingga medio 1950-an adalah corak kepemimpinan politisi-cendekiawan atau negarawan-cendekiawan,” ujar Pontjo.
Beberapa nama tokoh bisa disebut sebagai representasi corak kepemimpinan tersebut antara lain Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, dan beberapa tokoh lainnya.
Tokoh-tokoh tersebut dikenang karena gagasan-gagasan mereka yang diwariskan pada bangsa ini. Karena kenegarawanan dan kecendekiawanannya.
Kehadiran dan peran karakteristik pemimpin-cendekiawan berubah total pada masa kekuasaan Orde Baru periode 1966-1998.
Selama 30 tahun Orde Baru, kecuali Soeharto, yang dominan adalah tipe kepemimpinan teknokratis, yang dalam batas tertentu sesuai dengan kategori Feith tentang “administrator”.
Berbeda dengan corak pemimpin era sebelumnya yang didominasi para politisi-cendekiawan, para pemimpin Orde Baru bukan politisi (tidak berasal dari partai politik) melainkan para ekonom teknokrat dan profesional.
Setidaknya dalam dua dekade terakhir muncul fenomena kepemimpinan nasional model baru yang berasal dari partai politik.
Dengan demikian, partai politik kembali menjadi sumber kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional.
Pengamatan selintas atas corak kepemimpinan yang berasal dari partai politik dua dekade terakhir ini menunjukkan menonjolnya karakteristik kepemimpinan yang transaksional pragmatis, namun kurang diimbangi dengan visi kebangsaan yang menjangkau ke masa depan.