Oleh Prof. Dr. Haryono Suyono
HARI Keluarga Nasional yang ke 21 secara resmi akan jatuh pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014. Untuk menghormati awal bulan bulan suci Ramadhan, berbagai kegiatan peringatan hari yang sangat bersejarah itu diadakan di berbagai tempat jauh hari sebelumnya. Pada tingkat nasional, BKKBN menggelar acara-acara tanggal 12 – 14 Juni dipusatkan di Ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dengan mengundang Presiden RI diwakili oleh Wakil Presiden, seluruh Pimpinan BKKBN, PKK dan petugas lapangan dari seluruh Indonesia.
Gelaran itu dilengkapi berbagai acara temu remaja, Seminar pengembangan mutu dan temu petugas lapangan yang tergabung dalam Ikatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (IPeKB). Disamping itu digelar pameran megah di gedung Kodam Brawijaya berisi kegiatan ekonomi keluarga yang berhasil dalam kesertaan KB, baik yang tergabung dalam wadah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), PKK maupun organisasi lainnya. Digelar produk-produk unggulan dengan penuh kebanggaan karena melalui ketekunan yang konsisten keluarga desa bisa melakukan kegiatan ekonomi melalui kerja cerdas dan keras.
Sayangnya, mungkin karena keterbatasan anggaran, banyak pameran itu seakan berfungsi sebagai ajang promosi Kabupaten/Kota dengan produk unggulannya. Pameran dikawal bukan oleh keluarga yang usaha dan keberhasilannya dipamerkan, tetapi oleh petugas KB atau relawan yang menjadi penggerak di daerahnya. Ini tidak salah, tetapi perlu ditonjolkan peran keluarga yang sehari-harinya menjadi pemeran agar tumbuh penghargaan pada keluarga yang berhasil. Dari pemeran itu timbul kesan bahwa keluarga yang berhasil, belum mampu datang atau tidak didatangkan untuk ikut bangga keluarganya bertambah maju.
Temu kader utama, Petugas Lapangan anggota IPeKB, mendengarkan arahan Kepala BKKBN, Prof. Dr. dr. Fasli Jalal, didampingi Ketua Yayasan Damandiri. Sayangnya, pembukaan yang diisi dorongan semangat untuk memperbaiki kelesuan program KKB oleh Kepala BKKBN, tidak ditanggapi secara benar. Program KB dewasa ini bukan lagi hanya koordinasi pelayanan kontrasepsi untuk pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk, tetapi menurut undang-undang bertanggung jawab melanjutkan pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan berbasis kependudukan dan pembangunan keluarga. Para petugas risau karena dukungan anggaran dan administrasi tidak memadai.
Para peserta tidak memunculkan gagasan inovasi dan semangat lapangan yang gegap gempita, tetapi keluhan menyedihkan karena anggaran dan dukungan administrasi yang tidak memadai untuk kegiatan pemberdayaan di lapangan.
Di beberapa daerah yang bersemangat, antara lain DKI Jakarta misalnya, peringatan Harganas XXI dipadukan dengan membakar semangat seluruh jajaran pembangunan. Kehadiran Plt Gubernur Ahok dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Walikota, pejabat lain dan ribuan penggerak pembangunan di tingkat lapangan tidak diisi dengan keluhan tetapi semangat untuk maju. Penghargaan diberikan bukan hanya kepada petugas pemerintah tetapi juga kepada lembaga swasta dan organisasi masyarakat yang dengan sukarela membantu kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan di lapangan. Hari berikutnya Walikota Jakarta Timur dan Ketua Tim Penggerak PKKnya melapas ratusan dosen dan mahasiswa Universitas Trilogi melakukan KKN tematik Posdaya ke seluruh kecamatan dan RW membentuk Posdaya dan melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga berbasis MDGs.
Pemda DKI secara cuma-cuma menyediakan 100 stand di PRJ bagi ratusan Posdaya dan anggotanya memamerkan kegiatan dan hasil produknya. Pameran itu bukan dijaga oleh petugas lapangan pemerintah atau mahasiswa KKN, tetapi oleh keluarga anggota Posdaya yang dengan bangga menjaga dan menjual hasil produknya. Keluarga pra sejahtera menjadi pemeran yang berhasil karena kepedulian dan dukungan keluarga yang lebih sejahtera. Selamat Hari Keluarga Nasional ke XXI. (Prof. Dr. Haryono Suyono, mantan Kepala BKKBN)