JAKARTA (Pos Sore)— Belum ada tanda-tanda kapan Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan Musyawarah Luar (Munaslub) untuk memilih kepengurusan partai berlambang Pohon Beringin tersebut untuk periode kepengurusan lima tahun ke depan.
Padahal, sesuai dengan perintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) partai penguasa ketika pemerintahan Orde Baru tersebut harus menggelar Munaslub untuk menyatukan kepengurusan Partai Golkar yang terpecah tersebut pertengahan tahun ini.
Hal tersebut dibenarkan calon ketua umum Partai Golkar, Mahyudin, Selasa (29/3). Wakil Ketua MPR RI tersebut di ruang kerjanya kepada sejumlah awak media mengatakan, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kapan musyawarah nasional rekonsiliasi Partai Golkar digelar.
“Belum jelas kapan waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas) tersebut, yang ditujukan untuk menyatukan kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono ini. Mengenai kapan Munaslub Partai Golkar digelar, hanya Tuhan yang tahu,” kata Mahyudin.
Mantan Bupati Kutai Timur yang menjadi wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur tersebut mengatakan, pasca putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pengurus hasil Munas Bali di bawah Aburizal, proses rekonsiliasi berjalan lambat.
Hingga saat ini, DPP Partai Golkar belum menggelar rapat pleno mengenai pembahasan munas karena masih mencoba menggabungkan kepengurusan Munas Bali dan Munas Ancol untuk diajukan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM.
Laki-laki kelahiran Tanjung Tabalong, Kalimantan Timur 46 tahun silam tersebut termasuk bakal calon ketua umum yang akan bertarung dalam munas untuk memilih orang nomor satu di partai Golkar untuk periode lima tahun ke depan. Dia mengaku galau dengan tidak jelasnya pelaksanaan munas dan berharap segera selesai agar bisa tahu kapan munaslub digelar.
Karena tak jelasnya pelaksanaan Munaslub ini, Mahyudin terpaksa memilih menghentikan sementara aktivitasnya berkampanye ke daerah. “Untuk saat ini, tim saya cooling down dulu untuk roadshow, keliling, sehingga lebih mengutamakan tugas di MPR RI,” demikian Mahyudin. (akhir)