JAKARTA (Pos Sore) — Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kerjasama dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction. Kerjasama ini dilatarbelakangi banyaknya UMKM di bidang gas dan energi yang mengajukan bantuan, sementara lembaga itu tidak memiliki tenaga ahli untuk menyeleksi pengajuan proposal tersebut.
“Banyak sekali yang mengajukan bantuan dana bergulir, namun terpaksa kami tidak berikan karena tidak ada tenaga ahli yang mampu menyeleksi. Kalau main setuju saja juga kan tidak mungkin karena menyangkut pertanggungjawaban kepada negara,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Kemas Danial, usai penutupan Turnamen Tenis Meja LPDB Cup 2016, yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-10 lembaga itu, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dengan adanya kerjasama ini, nantinya pihak PT Badak Natural Gas Liquefaction yang akan menyelekasi proposal pengajuan bantuan dana bergulir di bidang gas dan energi. Setelah dinilai cocok dan dihitung-hitung berapa kelayakan dana bergulir diberikan, baru LPDB menyalurkan dana bantuan tersebut.
Menurutnya, upaya kerjasama selama tiga tahun ini dilakukan untuk menggairahkan perekonomian nasional lewat pemanfaatan produk dalam negeri, UKM, penciptaan lapangan kerja, serta menumbuhkan daya beli masyarakat. Pelibatan pelaku UMKM di bidang energi juga karena sebagian besar teknologinya sudah mampu dikuasai oleh perusahaan dari dalam negeri.
“Jika dalam tiga tahun ini prospeknya cukup bagus, para UKM juga semakin banyak yang memenuhi syarat, maka kerjasama ini akan terus dilakukan,” tambahnya.
Ia mengatakan, di Indonesia sendiri penggunaan energi terbarukan trennya juga cukup tinggi. Trend ini menjadi isyarat bagi Indonesia untuk harus berusaha keras agar tak ketinggalan dalam mengeksplorasi cadangan panas bumi yang ada. Karenanya, koperasi dan UKM harus juga diberi peluang yang sama dengan yang lain.
PT Badak NGL selama lebih dari 33 tahun telah memberikan kontribusi yang cukup besar di perindustrian gas internasional sehingga PT Badak NGL dikenal sebagai perusahaan Operating Organization profesional yang terpercaya dan dapat diandalkan.
Dalam kesempatan itu, Kemas Danial mengungkapkan pihaknya juga sudah mengajukan anggaran Rp1 triliun melalui Kementerian Koperasi dan UKM pada RAPBN 2017, yang bertujuan menambah dana pembiayaan pada koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.
“Kalau disetujui, kami akan memiliki total anggaran Rp2 triliun, Rp1 triliun diperoleh dari dana pengembalian koperasi dan UKM, mudah-mudahan tidak meleset,” katanya.
Dia mengaku optimistis pengajuan anggaran tersebut akan dipenuhi pemerintah, karena Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk menambah anggaran pengembangan UKM pada 2017.
Saat ini, katanya, penyaluran kredit dari LPDB-KUMKM kepada koperasi dan UKM sudah mencapai 30% dari target penyaluran Rp1 triliun, diharapkan hingga akhir 2016 dana penyaluran dapat mencapai 80%. Selama 10 tahun LPDB-KUMKM berdiri, sudah 4.198 koperasi dan UKM yang diberi kredit senilai Rp7,5 triliun.
Kemas menambahkan, pihaknya akan menambah wilayah satuan tugas (satgas) pengawas penyaluran kredit kepada koperasi dan UKM, yakni di Bali, Medan, dan Sumatra Selatan. Satgas itu akan mengawasi penyaluran kredit sekaligus memastikan tidak ada kredit macet. (tety)