JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014 Linda Amalia Agum Gumelar, menyampaikan rata-rata mereka yang buta aksara adalah perempuan berusia 15–59 tahun. Sebagian besar dari mereka adalah kelompok miskin. Tingginya angka perempuan buta aksara disebabkan budaya patriarki yang masih kental di sebagian masyarakat yang masih mendiskriminasikan kaum perempuan.
Mereka sedari kecil sampai usia dewasa mengalami berbagai pembatasan dan ketidaksetaraan gender. Di sebagian masyakarat kelahiran anak perempuan tidak/jarang diterima dengan gembira karena orang tua dan keluarga lebih menghendaki kehadiran anak laki-laki yang dianggap lebih bernilai dibandingkan anak perempuan. Anak perempuan juga kerap mendapatkan tanggung jawab domestik yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki.
“Anak perempuan juga sering mengalami kondisi buruk karena terabaikan gizinya, imunisasi, mengalami kesakitan bahkan kematian,” sebut Linda, Selasa (29/9/2020), saat menjadi keynote speaker webinar “Indonesia Maju Terwujud Masyarakat Literasi yang Belajar Sepanjang Hayat” dalam rangka memperingati Har Aksara Internasional Sedunia ke–55 yang diadakan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Linda yang juga Ketua Umum Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI), menambahkan, dorongan untuk mendapatkan pendidikan bagi anak perempuan juga lebih rendah dibandingkan anak laki-laki termasuk jika memiliki keterbatasan ekonomi. Pada usia 14–18 tahun anak perempuan sudah dipersiapkan untuk memasuki dunia perkawinan, sementara anak laki-laki didorong dan didukung untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sehingga banyak anak perempuan yang putus sekolah.
Saat dirinya menjabat Ketua Umum, Kowani berkomitmen turut serta menangani pengentasan buta aksara yang saat itu berdasarkan data 2006 mencapai 12,8 juta orang. Pada November 2005 pun Kowani melaksakanan Kesepakatan Bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional tentang Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia yang ditandatangani Ketua Umum Kowani dan Menteri Pendidikan Nasional.
Kegiatan tersebut terkait dengan pelaksanaan program pemerintah untuk memberantas buta aksara intensif di 12 provinsi, kantong buta aksara pada 2006. Kowani mendapatkan tugas pertama kali untuk mengentaskan 2.400 warga belajar.
Kebijakan ditempuh saat itu antara lain untuk efisiensi dan efektivitas daya dan dana, maka di satu provinsi ditangani oleh satu organisasi yang memenuhi kriteria dari segi kapasitas organisasi dan kemampuan sumberdaya manusianya.
“Meski tidak mudah karena kantong-kantong buta aksara jauh terpencil, tertinggal dan letak wilayah geografinya sangat sulit ditempuh dengan kendaraan dan kebanyakan ditempuh dengan jalan kaki, tapi Alhamdulillah pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, kompak dan sejalan. Atas keberhasilan ini Kowani mendapatkan Penghargaan “Anugrah Aksara” dari Kementerian Pendidikan Nasional,” paparnya.
Bila ditotal warga belajar yang berhasil dijangkau untuk Program Pemberantasan Buta Aksara Intensif dan Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh Indonesia sekitar 15.000 orang.
Karenanya, menurut Linda, isu Hari Aksara Internasional ini bagaimana pengajaran dan pembelajaran literasi dalam krisis Covid-19 dengan fokus pada peran pengajar dan perubahan pedagogi atau strategi dalam mengajar. Tujuannya untuk menjaga kesadaran pentingnya melek huruf bagi manusia sehingga dapat memajukan agenda literasi menuju masyakarat yang lebih melek huruf dan berkelanjutan.
“Literasi itu merupakan masalah martabat manusia dan pemenuhan hak asasi manusia. Di era Covid–19 dewasa ini perlu ada strategi yang cerdik, jitu, dan inovatif sehingga program dan kegiatan percepatan pemberantasan buta aksara khususnya bagi perempuan dapat tetap dilaksanakan,” ujarnya.
Misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu pembelajaran bagi masyarakat terutama perempuan buta aksara dengan pendampingan dari organisasi anggota Kowani yang paham dan menguasai teknologi dan pendidik yang sudah terlatih, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, dengan mengintegarasikan program pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur desa untuk membantu perempuan atau anggota keluarga belajar calistung.
Berdasarkan data Unesco, meskipun ada kemajuan yang dicapai negara-negara di dunia dalam pemberantasan buta aksara, namun tantangan dan masalah literasi tetap ada. Setidaknya sebanyak 773 juta orang dewasa di seluruh dunia saat ini mengalami kekurangan keterampilan keaksaraan atau literasi dasar. Literasi dasar sendiri terdiri dari literasi baca tulis, finansial, numerasi, digital, dan lainnya.
“Saya yakin dengan meningkatnya melek aksara di tengah masyarakat Indonesia, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M. Pd, mengungkapkan, merujuk data UNESCO bahwa di seluruh negara dunia masih ada 775 juta penduduk yang masih buta huruf. Sementara di Indonesia, saat ini sekitar 1,78 persen warga negaranya masih buta huruf. Sebagian besar mereka berada di daerah 3 T (Tertinggal, Terpencil, Terdalam).
“Walaupun Indonesia dibilang sukses dalam memberantas buta aksara, namun ia mengingatkan Indonesia jangan berpuas diri. Kita justru harus mewaspadai adanya buta aksara yang tinggal sedikit dibanding negara lain,” tegas Giwo saat memberikan pengantar dalam webinar memperingati Hari Aksara Internasional ke-55 bertema “Indonesia Maju Terwujud Masyarakat Literasi yang Belajar Sepanjang Hayat”, Selasa (29/9/2020).
Menurutnya, peringatan Hari Aksara Internasional atau Hari Melek Huruf Internasional dapat dijadikan momentum bagi masyarakat Indonesia terutama para Ibu sebagai pengajar pertama dan utama bagi keluarganya untuk dapat berperan aktif mengingatkan masyarakat akan pentingnya melek huruf sebagai masalah martabat dan hak asasi manusia, serta untuk memajukan agenda keaksaraan menuju masyarakat yang lebih melek huruf.
“Jika dari dalam keluarga melalui peran Ibu sudah dikenalkan untuk melek huruf maka dalam proses pendidikan keaksaraan dalam pemberantasan buta aksara akan lebih effektif dan efisien. Karena pemberantasan buta aksara pada masyarakat dimaksudkan agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang unggul tidak hanya dari sumber daya alamnya saja tatapi juga dari sumber daya manusianya,” tuturnya. (tety)