BANDUNG (Pos Sore) — Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, menyebut, ada tiga isu strategis bidang kelautan yang harus segera diselesaikan secara tuntas tahun ini. Yaitu RUU tentang Kelautan, Kebijakan Kelautan Indonesia, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 bindang Kelautan.
“Pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. Belum ada keseimbangan pembangunan antara matra darat dan matra laut. Masterplan percepatan pembangunan kelautan yang ditetapkan juga belum mencirikan negara kelautan,” tandasnya, Senin (3/3).
Ia mengatakan hal itu usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Terpadu Lingkup Eselon I KKP tahun 2014 dan penandatanganan MoU antara Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MAPIPTEK), dengan Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang sangat besar. Diperkirakan total ekonomi laut dari sektor kelautan mencapai USD 1,2 triliun per tahun. Lebih besar daripada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang hanya USD 1 triliun.
“Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahun dapat dipertahankan 6% atau lebih, maka pada 2030 Indonesia menjadi negara terbesar ke-7 yang mengoptimalkan pemanfaatn SDA laut,” harapnya. (tety)