DEPOK (Pos Sore) — Maraknya kegiatan kampanye terselubung dengan menggunakan kegiatan keagamaan di masjid-masjid menjadi perhatian tersendiri bagi sejumlah ulama.
KH. Mohammad Abdul Mujib, pimpinan ponpes As Sa’ada, Jl. Rawa Indah 4 No.115, Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, ikut menyorot kegiatan kampanye terselubung.
Wakil Rois Suriah pengurus cabang Nahdatul Ulama (NU) Depok, Selasa (9/4), menilai, tempat ibadah, khususnya masjid sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang kampanye atau memihak suatu golongan politik.
“Sebab berbagai pemahaman Islam (NU, Muhammadyah,SI, Permusi dsb) bisa berada di dalam masjid. Biarkan masjid digunakan untuk mewadahi seluruh aliran keagamaan tersebut,” tegas Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Depok, ini.
Dikatakan, jika masjid sebagai sarana ibadah lantas dibawa ke politik praktis juga akan berimbas kepada kelompok-kelompok aliran tersebut. Namun untuk nilai-nilai kejujuran dan kebangsaan, politik praktis sebaiknya jangan dibawa ke dalam masjid.
“Apalagi sekarang ini dengan maraknya ujaran kebencian yang masuk ke dalam masjid. Orang yang semula datang ke masjid untuk mencari ketenangan, sekarang justru menjadi gelisah dan marah karena provokasi yang masuk ke dalam masjid,” ujarnya.
Namun jikalau masjid digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai kejujuran dan kebangsaan itu tidak apa.
Mewakili kalangan ulama, ia berharap semua pemuka agama (ulama,ustad dan kyai) untuk bersama-sama mengembalikan fungsi masjid sesuai dengan peruntukkannya. Yakni fungsi yang asli yang tidak membawa politik praktis karena akan membahayakan fungsi masjid.
Jika ada yang menginginkan masjid dijadikan sebagai ajang politik praktis, lebih baik dilaksanakan di luar masjid saja.
“Kita harus mengembalikan fungsi masjid sebagai fungsi tempat ibadah, dakwah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ujar KH. Mujib.
KH. Mujib mengakui memang tugas bersama para tokoh masyarakat atau pemuka agama untuk memberikan pencerahan (pemahaman) pada masyarakat. Agama sebaiknya jangan dibawa langsung kedalam ranah politik.
Dan masuknya praktek politik praktis menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pencerahan dari waktu kewaktu.sebab butuh waktu untuk proses tersebut.
“Insya Allah ke depan, ketika masyarakat makin terdidik dan terpelajar, akan makin terpahami fungsi agama dan kedudukannya dalam berpolitik,” harap KH.Mujib.
Ia juga menegaskan, memberikan kesadaran dan pemahaman kepada msyarakat luas harus segera dilaksanakan. Upaya memberi pencerahan dan pemahaman pada masyarakat ini tentunya tidak langsung membuat masyarakat sadar karena butuh proses dan waktu yang sebentar.
Meski muncul kekhawatiran akan adanya gesekan kecil di tengah masyarakat akibat penyalahgunaan fungsi tempat ibadah sebagai ajang kampanye dan masuknya ujaran kebencian serta hoax di lapisan masyarakat, namun secara umum KH. Mujib optimis pemilu kali ini akan berjalan aman dan damai. (tety)