JAKARTA (possore.id) — Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi hasil kajian Bank Dunia terkait kemiskinan.
Bank Dunia dalam kajiannya itu disesuaikan mengunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengkategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-midlle income.
“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta (3/5/2025)
Legislator perempuan ini menyatakan BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai Lembaga riset termasuk dari Bank Dunia.
“Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.
Meski demikian, Anis mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau. Dengan iap wilayah dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda
“Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks. Tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius.
“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meninimalisir ketimpangan,” ujarnya.